Indonesia Masuk Board of Peace Trump, Pengamat Ingatkan Risiko Dominasi AS

Indonesia memutuskan akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump untuk mendukung stabilitas di Palestina.- Istimewa
Pengamat Timur Tengah Yon Machmudi menilai langkah Indonesia bergabung Board of Peace Gaza positif, asal posisi tegas membela Palestina.

Pengamat Timur Tengah sekaligus Ketua Program Studi Doktor Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace Gaza) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai langkah positif—dengan catatan posisi Indonesia harus jelas dan konsisten membela kepentingan Palestina.

“Untuk menjadi anggota Board of Peace di bawah Trump dalam hal menyelesaikan masalah Gaza adalah langkah yang positif. Karena bagaimanapun, semangat Indonesia adalah bagaimana dengan bergabung itu bisa menjaga kepentingan Palestina dan tidak dikendalikan oleh Israel melalui Amerika,” ujar Yon kepada Samudrafakta, Kamis (22/1/2026).

Yon menegaskan, keikutsertaan Indonesia dan negara-negara Arab harus dilandasi standing positionyang sama, yakni memastikan penyelesaian konflik Palestina berjalan adil dan tidak melahirkan ketidakadilan baru.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, forum tersebut baru bernilai jika benar-benar menjadi ruang negosiasi yang mampu menghasilkan solusi konkret bagi Palestina, di tengah kebuntuan mekanisme multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Catatan Kritis atas Board of Peace

Yon juga mengingatkan perlunya mengkritisi cakupan dan masa berlaku Dewan Perdamaian tersebut. Ia mempertanyakan apakah Board of Peace Gaza bersifat sementara untuk isu Gaza, atau justru berkembang menjadi forum permanen yang mengurusi berbagai konflik global di bawah kepemimpinan Amerika Serikat.

“Jangan sampai nanti ini menjadi permanen mengurusi semua isu dunia dengan AS sebagai leader, sementara negara lain hanya mengekor. Kalau itu terjadi, justru akan merusak tatanan dunia,” tegasnya.

Yon Machmudi, Pengamat Timur Tengah sekaligus Ketua Program Studi Doktor Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI- Istimewa

Ia menilai kecenderungan Trump yang sering mengabaikan mekanisme multilateral dan memilih langkah sepihak berpotensi memunculkan ketidakadilan global baru. Yon mencontohkan keinginan Trump mengakuisisi Greenland serta kebijakan tarif tinggi terhadap negara-negara yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingannya.

“Jangan-jangan nanti negara yang tidak bergabung dalam Board of Peace akan dikenai tarif lebih tinggi. Ini akan menambah ketidakadilan global,” imbuhnya.

Pos terkait