Prabowo menegaskan Indonesia tetap di BoP karena lebih efektif memperjuangkan Palestina dari dalam.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia memutuskan tidak keluar dari Board of Peace (BoP). Menurut dia, keberadaan Indonesia di dalam forum itu justru memberi ruang lebih besar untuk memengaruhi arah keputusan agar tetap berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina.
Penjelasan itu disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang ditayangkan pada Kamis (19/3/2026). Ia menegaskan keputusan masuk ke BoP bukan langkah spontan, melainkan hasil pertimbangan bersama negara-negara mayoritas Muslim lain.
Prabowo mengatakan posisi Indonesia sejak awal tetap sama. Pemerintah, kata dia, hanya akan bertahan di BoP selama forum itu masih bisa dipakai untuk membantu perjuangan rakyat Palestina.
“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina,” ujar Prabowo, Kamis (19/3/2026).
Baginya, berada di luar forum justru membuat Indonesia kehilangan saluran langsung untuk ikut memengaruhi proses politik yang sedang dibangun. Karena itu, pemerintah menilai bertahan di dalam BoP lebih realistis dibanding mengambil posisi di luar.
“Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk,” katanya.
Keputusan itu berangkat dari rangkaian pembicaraan sejak Sidang Umum PBB pada 23 September. Dalam pidatonya saat itu, Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina dan mendorong solusi dua negara.
Beberapa jam setelah pidato tersebut, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim lain dalam Group of Eight diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Negara-negara itu terdiri atas Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
Dalam pertemuan itu, Trump meminta dukungan atas rencana 21 poin untuk membangun perdamaian berkelanjutan di Gaza. Prabowo mengatakan usulan tersebut dibacakan satu per satu oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff.
Poin Kemerdekaan Palestina Jadi Pertimbangan
Prabowo mengaku memberi perhatian khusus pada poin ke-19 dan ke-20 dalam proposal tersebut. Dua poin itu, kata dia, membuka peluang bagi Palestina untuk menjadi bangsa mandiri dan menentukan masa depannya sendiri.
Selain itu, proposal itu juga memuat komitmen Amerika Serikat untuk memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Menurut Prabowo, isi itu sejalan dengan sikap Indonesia yang sejak lama mendorong solusi dua negara.
“Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung,” ujar Prabowo.
Setelah itu, delapan negara mayoritas Muslim tersebut menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani untuk menjadi juru bicara di hadapan Trump. Menurut Prabowo, pesan yang dibawa saat itu menegaskan bahwa hambatan utama bukan datang dari negara-negara Muslim.
“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo, mengingat isi penyampaian mereka kepada Trump.
Tak lama berselang, muncul gagasan pembentukan BoP yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Pada tahap inilah, kata Prabowo, negara-negara dalam Group of Eight kembali berunding untuk menentukan sikap, termasuk apakah perlu terlibat langsung di dalam dewan tersebut.
Hasil perundingan mengarah pada satu kesimpulan. Masuk ke BoP dinilai memberi peluang lebih konkret untuk menjaga kepentingan Palestina dibanding memilih berada di luar forum.
Indonesia Siap Keluar Jika BoP Tak Lagi Sejalan
Meski memilih bertahan, Prabowo menegaskan posisi Indonesia tidak bersifat tanpa syarat. Pemerintah, kata dia, akan terus mengevaluasi apakah keberadaan Indonesia di dalam BoP benar-benar bermanfaat bagi perjuangan Palestina dan kepentingan nasional.
Ia menegaskan Indonesia tidak akan ragu keluar bila forum itu dinilai tidak lagi memberi harapan atau justru kontraproduktif. Keputusan tersebut, menurut dia, bahkan bisa diambil Indonesia tanpa harus menunggu kesepakatan dari negara-negara mayoritas Muslim lain.
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar,” kata Prabowo.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa keputusan Indonesia bertahan di BoP bukan bentuk kompromi terhadap prinsip. Justru sebaliknya, pemerintah ingin memastikan diplomasi Indonesia tetap punya daya pengaruh dalam proses perdamaian yang menyangkut masa depan Palestina.
Di akhir penjelasannya, Prabowo menekankan bahwa sikap Indonesia tidak berubah. Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan garis perjuangan bangsa Indonesia yang sejak lama konsisten membela kemerdekaan Palestina.
“Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” ujar Prabowo.***
