Ribuan guru honorer madrasah swasta mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membuka rekrutmen PPPK. Mereka menilai janji peningkatan kesejahteraan guru terancam mandek.
__________
Jutaan guru honorer madrasah swasta belum dianggap sebagai prioritas dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski banyak di antaranya telah puluhan tahun mengabdi.
Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) pun menuntut Presiden Prabowo Subianto agar menepati janji kampanyenya, dengan menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres khusus bagi guru madrasah swasta.
“Presiden harus bijak dan peduli dengan pengabdian guru sekolah atau madrasah swasta. Angkat mereka yang sudah guru inpassing dan lulus PPG menjadi PPPK skala prioritas,” kata Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, Rabu (24/9).
Agus menilai, kebijakan pemerintah selama ini hanya fokus pada guru honorer di sekolah negeri. Guru swasta dianggap terpinggirkan karena tidak terdata di BKN.
Ia juga mengingatkan amanat UU 20/2023 yang mengatur pengangkatan honorer di instansi pemerintah seharusnya sudah selesai.
“Regulasi selanjutnya harus mengutamakan guru swasta. Jangan sampai hanya lulusan PPG terbaru yang diprioritaskan,” tambahnya.
FGSNI bahkan mengancam akan menggelar demonstrasi nasional bersama forum guru non-PNS lain, jika aspirasi mereka tak diakomodasi. Isu rencana aksi besar pada 27 Oktober 2025 kini mencuat, meski FGSNI belum memutuskan ikut serta.
Sebelumnya, ribuan guru madrasah swasta di Bima, Nusa Tenggara Barat, sudah turun ke jalan pada Rabu (17/9). Mereka menuntut pemerintah pusat memberi perlakuan setara dengan guru negeri.
“Kami menuntut keadilan. Presiden Prabowo harus mengeluarkan Keppres agar guru swasta bisa ikut tes PPPK,” ujar Koordinator Lapangan, Ahyar.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga pernah mengingatkan janji pemerintah soal target pengangkatan sejuta guru honorer. Namun, ia menilai realisasinya jauh dari harapan dan bahkan diwarnai dugaan kecurangan, termasuk praktik percaloan dalam seleksi PPPK.
