Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melebar hingga menyeret nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sejumlah tokoh NU angkat bicara, menegaskan pentingnya klarifikasi sekaligus dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
__________
Ketua PBNU Bidang Media dan Advokasi, Savic Ali, menilai PBNU harus meminta penjelasan resmi KPK. Ia menegaskan organisasi keagamaan sebesar PBNU tidak boleh dirugikan oleh pernyataan insinuatif tanpa dasar hukum jelas.
“PBNU selayaknya minta klarifikasi KPK terkait pernyataan ini. PBNU harus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, oleh karenanya pernyataan insinuatif tanpa penjelasan yang merugikan nama baik organisasi dan mendorong penghakiman publik ini mesti dimintakan kejelasan. Sampai sekarang belum ada tersangka yang ditetapkan KPK, tapi pernyataannya sudah ke mana-mana,” tulis Savic di akun Facebook pribadinya, Jumat (12/9/2025).
Savic juga mengingatkan bahwa KPK pernah dinilai ceroboh dalam kasus lain, termasuk polemik Firli–Karyoto dan praperadilan yang kerap dimenangkan pihak terperiksa. Ia menilai pernyataan KPK soal PBNU justru bisa menambah masalah.
Sementara itu, cendekiawan NU Nadirsyah Hosen mengungkapkan keprihatinannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @nadirsyahhosen_official. Ia menyampaikan doa agar Jemaah NU terhindar dari praktik korupsi dan tetap terjaga marwahnya.
“Kita mulai menderita krisis kepercayaan publik terhadap Ikatan Nahdlatul Ulama kita… Ya Allah, lindungilah Jamaah Nahdlatul Ulama dari korupsi dan keburukan, serta dari pelanggaran hukum yang dapat merusak sistem akidah Ahlussunnah wal-Jamaah, merusak sistem negara, dan merusak kepentingan bangsa,” tulis Nadirsyah, Jumat (12/9).
Seperti diketahui, KPK telah memeriksa Syaiful Bahri, yang disebut sebagai staf PBNU. Namun, pengurus PBNU meluruskan bahwa Syaiful bukan staf atau pegawai, melainkan dekat dengan mantan staf khusus eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Zainal Abidin, Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU masa khidmah 2022–2027.
