Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menyoroti rencana pemerintah memanfaatkan 20 juta hektare hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari proyek tersebut.
Rencana pemerintah itu diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia menyebut, 20 juta hektare lahan hutan akan dimanfaatkan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebanyak 1,1 juta hektare lahan dari total tersebut akan ditanami padi gogo, jenis padi yang cocok untuk lahan kering, menggunakan bibit dari Universitas Soedirman (Unsoed) dengan potensi produksi 3,5 ton beras per hektare. Melalui program ini, pemerintah menargetkan tambahan stok beras hingga 3,5 juta ton per tahun, setara dengan jumlah impor beras pada 2023.
Selain padi gogo, lahan akan dimanfaatkan dengan sistem tumpang sari bersama pohon aren atau tumbuhan lainnya untuk produksi bioetanol. Setiap hektare lahan diperkirakan mampu menghasilkan 24 ribu kilo liter bioetanol. Dengan menanam 1 juta hektare pohon aren, potensi produksi bioetanol mencapai 24 juta kilo liter.
“Artinya, dengan hanya menanam 1,5 juta aren saja di lahan 20 juta tadi, kita bisa subsidi BBM. Meskipun tanaman ini baru akan menghasilkan bioetanol sekitar 6-7 tahun ke depan,” kata Raja Juli. Selama masa tunggu, lahan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan lain seperti sorgum, jagung, dan padi gogo.
Lahan ini tersebar di seluruh provinsi Indonesia dan akan dimanfaatkan untuk menciptakan lumbung pangan kecil di tingkat desa. “Ini bagian dari swasembada pangan, jadi menjadi food estate, lumbung-lumbung pangan di desa,” tambah Raja Juli.
Menanggapi rencana ini, Daniel Johan mengingatkan jika pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan harus dipaparkan konsepnya secara jelas. “Apakah ini akan membuka hutan secara masif yang berpotensi menyebabkan deforestasi, atau menggunakan pendekatan seperti agroforestri dan jasa lingkungan?” katanya, Jumat, 3 Januari 2025.
Daniel juga mempertanyakan bagaimana target zero net sink Indonesia pada 2030 bisa tercapai jika 20 juta hektare hutan dibuka. “Banjir dan banjir bandang yang semakin sering terjadi adalah bukti nyata dampak dari pengurangan hutan,” tegasnya.
Daniel menambahkan, konversi hutan menjadi area pertanian berisiko merusak ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mempercepat perubahan iklim. Ia mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo, tetapi menegaskan bahwa langkah tersebut harus dilakukan dengan cermat.
Sebagai alternatif, Daniel mengusulkan pemanfaatan 11,77 juta hektare lahan pertanian yang saat ini tidak diusahakan (data BPS 2019). “Lahan ini bisa menjadi solusi tanpa perlu membuka hutan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali. Menurutnya, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan harus diimplementasikan secara efektif.
“Pemerintah daerah juga harus serius menangani alih fungsi lahan agar kebijakan pusat dan daerah sejalan,” tutupnya.***
