JAKARTA—Beberapa rektor Universitas Islam Negeri (UIN) dan kiai pondok pesantren menilai kinerja Kementerian Agama (Kemenag) sudah sangat baik dalam pelaksaan haji 2024 ini. Maka dari itu, mereka mengaku heran dengan adanya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji di DPR RI. Mereka curiga ada kepentingan politik di baliknya. Pansus Haji, sebagai pihak yang ‘dicurigai’, memastikan bakal bekerja profesional.
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin—yang dikabarkan baru saja menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 030075/B.II/3/2024, yang ditandatangani Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada pada 9 Juli 2024—menyatakan mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Menurut Al Makin, ada banyak inovasi pada pelaksanaan haji tahun ini, terutama terkait prosedur dan manajemen. Menurut dia, Kemenag sangat siap mempersiapkan pelaksanaan haji.
“Saya sebagai petugas monev (monitoring dan evaluasi) pada pelaksanaan haji 2023 merasakan betul adanya inovasi. Misalnya, ada haji inklusif dan safari wukuf,” kata Al Makin dalam dialog publik “Inovasi Haji 2024”, yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024) akhir pekan lalu.
Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Zulkarnain Dali, juga menilai jika secara umum pelaksanaan haji tahun 2024 berjalan lancar. Kalaupun ada kekurangan, kata dia, hal tersebut masih bisa diantisipasi dan masih dalam batas yang wajar.
“Kerja keras pak Menteri Agama dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemberangkatan haji tahun ini patut diapresiasi. Saya lihat secara umum sudah baik. Tapi memang perlu ada evaluasi. Saya kira itu wajar. Setiap kegiatan-kegiatan besar perlu evaluasi memang,” tegas Zulkarnain, yang merupakan tokoh masyarakat Lembak Bengkulu.
Maka dari itu, Zulkarnain menilai pembentukan Pansus Haji kental nuansa politis. “Saya mencermati perkembangan permasalahan haji ini dari awal. Saya melihat, pembentukan Pansus ini kental nuansa politisnya,” kata dia.
Apresiasi terhadap pelaksanaan haji 2024, menurut catatan Samudra Fakta, juga datang dari rektor UIN lainnya, antara lain dari Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, As’ad; Rektor UIN Datokarama Lukman Thahir; dan Rektor UIN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, I Gusti Ngurah Sudiana.
Menag Kunjungi Pesantren
Sebelum para rektor UIN itu bertestimoni, pada Jumat (19/7/2024) dua pekan lalu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berkunjung ke Pesantren Al-Inaarah Al-Hika Buntet, Cirebon.
Pengasuh pesantren, KH. Adib Rofiuddin Izza, usai bertemu Menag Yaqut, mengklaim jika para kiai sangat kaget dengan munculnya Pansus Haji. Sebab, menurut dia, Pansus tidak merepresentasikan situasi yang sesungguhnya terkait penyelenggaraan haji tahun 2024.
“Para kiai, kaget semua. Cuma beliau-beliau kan enggak bisa bicara apa-apa. Tapi, rata-rata sama pendapatnya dengan saya,” ujar KH. Adib di Ponpes Al Inarah Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4636134/original/096836700_1699159327-IMG-20231105-WA0047.jpg)
Menurut Adib, penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya sehingga terbilang berjalan sukses.
Untuk memastikan penilaiannya ini, dia mengaku menanyakan langsung kepada beberapa konsultan haji yang berinteraksi dengan jemaah.
“Dan semua menyatakan kondusif. Artinya, pemerintah Indonesia dan Pak Menag Gus Yaqut itu sudah mengantisipasi segala macam kemungkinan dan begitu secara kejadian semacam itu sudah ter-countersemua. Kalau kita bicara Mina misalnya, wong Mina tempatnya segitu kok, enggak mungkin (ditambah). Tempat cuma segitu-gitunya. Apalagi kan Pemerintah Saudi itu membangun tempat permanen di Mina, jadi semakin sempit,” ungkapnya.
“Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan, masalah Pansus Haji itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu ya jangan dipolitisir lah,” demikian wanti-wanti KH Adib.
