Kemenag siap mencairkan tambahan anggaran Rp 5,78 triliun untuk melunasi Tunjangan Profesi Guru dan dosen pekan depan. Langkah ini menambal defisit DIPA yang sebelumnya menuai kritik.
Tag: Kementerian Agama
SK Plt Rektor UINSA Dinilai Janggal, Mahasiswa Bongkar Cacat Aturan Menteri
Mahasiswa tuntut BPK turun tangan, audit kampus, dan desak menteri cabut aturan cacat hukum.
KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas dalam Kasus Haji
KPK resmi memperpanjang masa penahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas selama 30 hari. Pemberkasan kasus dugaan korupsi kuota haji dikebut ke penuntutan.
KPK Dalami Lobi Travel di Kasus Kuota Haji
KPK belum melimpahkan kasus korupsi kuota haji era Yaqut ke penuntutan. Penyidik kini mendalami lobi pengusaha travel dan memeriksa Hilman Latief.
Ironi MANPK: Menakar Makna Label ‘Unggulan’ Saat Pemerintah Cabut Subsidi Uang Makan
Kebijakan pencabutan anggaran uang makan MANPK Makassar memicu polemik. Di tengah proyek Makan Bergizi Gratis, beban biaya kini dialihkan ke wali murid.
KPK Alihkan Penahanan Yaqut Jadi Tahanan Rumah
KPK mengalihkan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah usai permintaan keluarga, sementara penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tetap berlanjut.
Cekal Fuad Hasan Dicabut, Eks Penyidik KPK: Celah Bahaya Korupsi Haji
KPK mencabut status cekal bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam skandal korupsi kuota haji. Keputusan ini menuai kritik dari eks penyidik KPK Praswad Nugraha.
Ditjen Pesantren Butuh Rp12,6 Triliun, Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran
Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag membutuhkan tambahan anggaran Rp12,6 triliun untuk menjalankan mandat undang-undang pesantren.
Tekan Angka Perceraian, Kemenag Dorong Literasi Ekonomi Syariah untuk Calon Pengantin
Kemenag menilai literasi ekonomi dan keuangan syariah penting dimasukkan dalam bimbingan perkawinan untuk mencegah keluarga muda terjerat pinjol dan menekan angka perceraian di Indonesia.
Wamenag Ajukan Lagi Pembentukan Ditjen Pesantren, Berharap Rampung Sebelum 22 Oktober
Pembentukan Ditjen Pontren pernah disetujui Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada periode sebelumnya. Namun, prosesnya terhenti karena harus melalui tahapan di Sekretariat Negara dan menunggu izin prakarsa dari Presiden.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.