JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana menggandeng pihak ketiga untuk mengelola bisnis batu bara, setelah mendapatkan izin konsesi dari Presiden Jokowi. Sementara itu, di sisi lain, warga NU alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan menolak pemberian konsesi tambang dari pemerintah untuk ormas keagamaan.
Langkah PBNU menggandeng pihak ketiga ini untuk memastikan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar industri, dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa mereka sudah membentuk perusahaan terbatas (PT) untuk mengelola bisnis ini. Namun, PBNU akan menggandeng pihak ketiga yang ahli di bidang pertambangan.
“PT ini nanti akan mendapatkan izin. Izinnya akan mencakup berapa hektar, syarat-syaratnya seperti apa, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan teknisnya, tentu nanti ada konsultan, ada pihak-pihak yang profesional di bidang itu untuk bisa bekerja sama,” ujarnya, dikutip dari kumparan, Sabtu (8/6).
Gus Ipul menuturkan bahwa pihak ketiga yang profesional diperlukan karena bisnis tambang batu bara sangat rumit, terutama masalah lingkungan pascatambang.
“PT ini tidak mungkin menggarap sendiri. Semua pemegang izin umumnya menyerahkan kepada pihak ketiga untuk menggarap. Jadi yang menggarap itu ada sendiri, dan itu pasti rumit. Pasti diserahkan kepada ahlinya,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul enggan menyebut nama perusahaan yang dibentuk dan mengatakan bahwa hal tersebut akan dijelaskan oleh Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif Ghofur, yang ditunjuk sebagai penanggung jawab bisnis ini oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya.
“Untuk kepengurusannya, sementara ini dari PBNU nanti akan dijelaskan oleh Gus Gudfan. Penanggung jawabnya kan Gus Gudfan, dan Gus Gudfan itu Bendahara Umum,” kata Gus Ipul.
Di saat PBNU bergerak cepat, banyak warga NU yang menyampaikan kritikan. Warga Nahdlatul Ulama (NU) dari Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar konferensi pers daring terkait sikap mereka terhadap penggunaan energi terbarukan dan penolakan tambang batu bara yang dikelola oleh ormas, Minggu (9/6).
