JAKARTA—Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) setiap tanggal 20 Mei—tanggal di mana organisasi Boedi Oetomo atau BO berdiri pada tahun 1908. Penetapan tanggal yang menuai gugatan. Banyak yang menyebut tanggal lain lebih pantas ditetapkan sebagai Harkitnas. Kenapa?
Seperti yang dicatat oleh Safrizal Rambe dalam bukunya, Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942 (2008), gugatan Harkitnas 20 Mei itu disebut cukup beralasan. Sebab, menurut Safrizal, Boedi Oetomo (BO)—yang dijadikan tonggak kebangkitan nasional—yang dibentuk tahun 1908, dinilai hanya menyuarakan kepentingan masyarakat Jawa, tak punya tujuan membangun kepentingan nasional.
Menurut Safrizal, perjuangan BO hanya sebatas pelayanan kebudayaan dan pendidikan terhadap warga Jawa. Anggota dan pengurusnya pun hanya terbatas dari golongan priyayi.
Pada tahun 1956 pernah muncul upaya aktif untuk mempromosikan Syarikat Dagang Islamiyah—cikal bakal Sarekat Islam (SI)—sebagai tonggak kebangkitan nasional. Menurut sejarawan Tamar Djaya, SDI lebih layak dijadikan tonggak Harkitnas karena didirikan oleh Samanhoedi pada 16 Oktober 1905, tiga tahun sebelum BO berdiri. Namun, sebagian sejarawan membantah klaim Tamar, dengan alasan ada dokumen yang menyebut SDI didirikan oleh Raden Tirto Adi Suryo (TAS) pada 5 April 1909.
Kritik terhadap BO sebagai tonggak Harkitnas juga dilontarkan oleh sejarawan A.K. Pringgodigdo. Dalam bukunya, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Pringgodigdo menulis, “Walaupun Boedi Oetomo perkumpulan buat seluruh Jawa, dan oleh karena itu bermula mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantaraan, sudut sociaal-cultureel Boedi Oetomo hanya memuaskan untuk penduduk Jawa Tengah.”
Dasar gugatan yang diajukan terhadap BO juga terkait dengan garis organisasi yang dipilih, yang dinilai tak ikut menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, dalam setiap aktivitasnya, BU dinilai selalu berselaras dengan kepentingan kolonial.
Bahkan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Heutsz tercatat mengapresiasi pendirian BO, sebagai simbolisasi keberhasilan politik etis. Apresiasi Van Heutsz itu cukup beralasan. Sebab, seperti yang tercatat pada buku The Dawn of Indonesian Nationalism karya Akira Nagazumi—sejarawan otoritatif mengenai BU—tujuh tahun sebelum BO lahir, pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhemina memberikan pidato mengenai politik etis yang memperkenankan warga Hindia Belanda diberikan pendidikan asal tak menuntut kemerdekaan.
Dalam penelitian Akira juga disebutkan bahwa para aktivis BU, seperti Goenawan Mangunkusumo, sejak semula menyatakan keengganannya menyatukan seluruh suku bangsa untuk mendirikan pemerintahan sendiri untuk melawan praktik kolonialisme.
“Dengan orang-orang Sumatera, Manado, Ambon dan banyak lagi lainnya yang diam di Hindia, dan hidup dibawah naungan bendera Belanda, kami tidak berani mengajak bekerja sama,” kata Goenawan.
Dari segi nama dan tujuan organisasi, BO juga digugat karena tak memakai nama “Indonesia”. Sementara itu, setidaknya sejak sebelum 28 Oktober 1928–yang bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda—terdapat tiga organisasi yang berani memakai nama Indonesia sebagai bentuk perlawanan.
