Pemerintah belum mengumumkan daftar daerah yang masuk dalam pemetaan tersebut, besaran kekurangan anggaran, jumlah pegawai yang terdampak, maupun total dana tambahan yang harus disediakan.
Pemda Diminta Melakukan Efisiensi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah lebih dahulu melakukan efisiensi anggaran. Pemda diminta memangkas belanja yang tidak mendesak sebelum mengajukan tambahan dana kepada pemerintah pusat.
Tito menegaskan pemerintah daerah tidak boleh mengambil pilihan merumahkan pegawai atau menghentikan pembayaran gaji.
“Tidak boleh ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawainya, maka saya minta kepada daerah untuk melakukan efisiensi dulu,” kata Tito.
Pemerintah juga didorong mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil yang masih menjadi hak daerah. Dana tersebut dinilai dapat membantu pemda menutup kebutuhan belanja pegawai dan menjaga layanan publik tetap berjalan.
Tambahan Dana Belum Diputuskan
Skema bantuan bagi daerah belum ditetapkan secara terperinci. Pemerintah belum menjelaskan apakah tambahan anggaran akan diberikan melalui peningkatan TKD, percepatan Dana Bagi Hasil, penyesuaian Dana Alokasi Umum, atau mekanisme transfer lainnya.
Belum diketahui pula apakah bantuan hanya diberikan kepada daerah yang telah menunggak gaji atau juga mencakup pemda yang diperkirakan mengalami kekurangan anggaran hingga akhir tahun.
Dengan demikian, jumlah 490 pemda masih merupakan hasil pemetaan awal atas daerah yang berpotensi mengalami tekanan fiskal. Angka itu bukan jumlah daerah yang telah dipastikan gagal membayar gaji pegawai.
Pemerintah perlu membuka daftar daerah, nilai kebutuhan, kriteria penerima, dan sumber anggaran untuk memastikan tambahan dana tidak diberikan tanpa evaluasi terhadap tata kelola APBD dan porsi belanja pegawai masing-masing daerah.***
