Gus Yahya juga mengatakan bahwa tidak pernah ada pembicaraan di PBNU terkait capres-cawapres. Sebab, kata dia, itu di luar domain PBNU sebagai organisasi keagamaan.
“Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar. Karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon—sama sekali. Selama ini tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Ya, itu domain parpol, silakan,” ungkapnya.
Gus Yahya menegaskan, berdasarkan keputusan muktamar, PBNU bukanlah kompetitor dalam kontestasi Pilpres 2024. “PBNU, karena ini keputusan Muktamar, tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor di dalam kompetisi politik seperti ini,” ujarnya.
Menurutnya, jika ada calon yang ingin menarik suara NU, yang perlu diyakinkan ialah masyarakat, bukan PBNU. ”Kalau mereka, misalnya, ingin dianggap peduli kepada NU, ya silakan. Yang mereka perlu yakinkan bukan kami, bukan PBNU, bukan pengurus-pengurus NU ini, tetapi rakyat, warga. Apa yang menjadi kepentingan warga, itu yang perlu mereka perhatikan,” tandas Gus Yahya.
Sementera itu, Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung menilai, siapa pun calon presiden yang memosisikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pada Pilpres 2024 akan mengalami kekalahan.
”Siapa pun capresnya akan kalah jika wapresnya Muhaimin. Teorinya sederhana: wong PKB saja tidak bertanggung jawab akan rating ketua umumnya,” kata Sulaiman Tanjung pada Minggu, 27 Agustus 2023.
Pernyataan Sulaiman ini berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, yang menyebutkan suara warga NU terbagi merata di semua partai politik. Bahkan, kata dia, warga nahdliyin lebih banyak mencoblos PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Golkar. PKB, kata dia, ada di urutan ke empat yang dicoblos warga NU. Kata Sulaiman lagi, dengan elektabilitas Muhaimin yang jauh di bawah PKB, bisa diartikan Cak Imin tak punya pengaruh.
”Jadi, NU itu tidak hanya milik PKB. Buktinya, yang paling banyak dipilih warga NU adalah PDI Perjuangan; bukan PKB. Jadi, PBNU akan tetap menjaga jarak dengan semua partai politik, tidak ada perlakuan istimewa,” lanjutnya.
