KPK resmi menahan mantan Menag Yaqut terkait kasus kuota haji. PBNU menyatakan kecewa dan menyoroti objektivitas hukum.
Penahanan Yaqut Cholil Qoumas memicu reaksi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengungkapkan kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh internal organisasi, khususnya jajaran Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Ia menilai proses hukum yang menimpa Gus Yaqut memiliki banyak kejanggalan, terutama pasca-penolakan gugatan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
”Ya, sebetulnya sejak kemarin ada semacam kekecewaan, terutama yang disampaikan oleh teman-teman dari Ansor ya, tentang proses yang terjadi sejauh ini,” ujar Yahya, di markas PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Ia secara spesifik menyoroti jalannya penegakan hukum yang ia anggap kurang adil. “Seperti misalnya tentang proses praperadilan kemarin, di antara teman-teman melihat ada nuansa bahwa proses berlangsung tidak secara objektif,” tegasnya.
Di tengah status penahanan ini, Yahya meminta KPK tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, mengingat umat Islam saat ini tengah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan.
”Tentu kami mohon pertimbangan kemanusiaan karena menjelang lebaran ini, beri kesempatan untuk beribadah,” pungkas Gus Yahya.
Tokoh NU Nilai Ada Kepentingan Politik dan Bisnis
Ketua PBNU, Savic Ali, menyoroti ketiadaan bukti aliran dana ke kantong Yaqut, meski KPK menyebut taksiran kerugian negara mencapai Rp622 miliar.
”KPK tidak atau belum mampu menemukan bukti bahwa ada yang mengalir ke Gus Yaqut. Dari 100 miliar lebih duit yang katanya disita (hasil pengembalian travel), juga tidak ada pihak travel yang ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Savic (12/3).
Ia menduga kasus ini sarat muatan di luar penegakan hukum murni. “Kasus ini memang gabungan kepentingan politik dan bisnis sejumlah pihak, dari kekuatan baru maupun kekuatan lama,” tambahnya.
Senada dengan Savic, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla juga menyatakan kesedihannya. “Berita menyedihkan Gus Yaqut resmi ditahan KPK. Saya sedih dan marah. Kok teganya KPK dan orang-orang yang ada di balik pemaksaan kasus kuota haji ini memperlakukan NU seperti ini. Warga nahdliyyin, kita patut marah!” tegas Ulil.
