TNI AL, lewat juru bicaranya, menjelaskan latihan tersebut sebatas passing exercise atau latihan lintas laut, bukan latihan tempur. TNI AL menyebutnya sebagai wujud itikad baik antarangkatan laut dunia, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Kritik DPR dan Taiwan
Dewan Urusan Daratan Tiongkok Taiwan (Mainland Affairs Council) mengecam latihan RI-China itu sebagai provokasi militer yang melanggar kedaulatan dan hak maritim Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan turut meminta penjelasan resmi dari pemerintah Indonesia.
Di dalam negeri, isu lain juga mencuat: dokumen usulan izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menegaskan kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar dan tidak ada dasar hukum yang mengizinkan akses bebas ruang udara nasional bagi pihak asing. Setiap perjanjian kerja sama pertahanan strategis, katanya, wajib dikonsultasikan ke DPR sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI/2018.
Wakil Ketua Komisi I lainnya, Dave Laksono, menyebut informasi soal izin lintas udara itu masih sepihak dan belum dikonfirmasi kedua pemerintah, sehingga Komisi I belum bisa berkomentar lebih jauh sebelum ada klarifikasi resmi.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai kunjungan Colby perlu dibaca dalam konteks konstelasi keamanan Indo-Pasifik yang makin kompleks. Posisi Indonesia, menurutnya, makin penting karena berada di jalur strategis penghubung Samudra Hindia dan Pasifik serta berpengaruh besar di ASEAN.
“Kami ingin melihat negara-negara di kawasan ini tumbuh kuat dan mampu mempertahankan kedaulatan mereka sendiri, dengan Amerika Serikat sebagai mitra yang menopang keseimbangan kekuatan regional,” kata Colby.***
