Wamen Perang AS Pastikan Negaranya Tak Ganggu Kedaulatan Wilayah Indonesia

Wakil Menteri Perang AS Bidang Kebijakan Elbridge A. Colby. (Samudrafakta)

Wakil Menteri Perang AS Bidang Kebijakan menyebut Washington ingin memperkuat, bukan mengusik, cara Indonesia menjaga kedaulatannya sendiri.

Elbridge A. Colby, Under Secretary of War for Policy Amerika Serikat, menegaskan Washington menghormati hak Indonesia menentukan sendiri cara menjaga kedaulatannya. Ia menyampaikan hal itu dalam taklimat media daring yang dipantau di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 14.25 WIB.

“Kami sangat menghormati hal tersebut dan ingin bekerja sama dengan negara-negara seperti Indonesia berdasarkan perspektif mereka sendiri mengenai cara menjaga kedaulatan mereka,” kata Colby. Menurutnya, AS sama sekali tidak berniat melemahkan Indonesia, melainkan menempatkannya sebagai mitra penopang keseimbangan kekuatan di kawasan. Pendekatan serupa, ia sebut, juga berlaku bagi Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Pernyataan itu menyusul kunjungan kerja Colby ke Jakarta sejak Selasa, 11 Agustus 2026. Ia lebih dulu menemui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemhan, sebelum diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka keesokan harinya.

Bacaan Lainnya

Ihwal kerja sama ini, kedua negara sebelumnya telah membentuk kerangka Major Defense Cooperation Partnership pada 13 April 2026 di Pentagon, hasil pertemuan Sjafrie dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth. Kerja sama itu mencakup pelatihan personel, pengembangan sumber daya manusia, hingga industri pertahanan.

Sjafrie: Bukan untuk Pangkalan Militer

Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan penguatan kerja sama dengan AS tidak diarahkan pada pembentukan pangkalan militer asing di Indonesia. Fokusnya, kata dia, tetap pada pendidikan, pelatihan, dan interoperabilitas sesuai kepentingan nasional serta prosedur dalam negeri.

Selain itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang merespons sorotan atas latihan lintas laut TNI AL bersama Angkatan Laut China di perairan timur Taiwan, yang dituntaskan pada 12 Agustus 2026. “Bagi Indonesia interaksi semacam ini adalah bagian dari diplomasi maritim, dan laut itu bukan hanya ruang yang menghubungkan negara-negara, tapi juga ruang untuk membangun kerja sama dan rasa saling percaya,” katanya dalam konferensi pers di Ruang Palapa Kemlu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan