Wakil Menteri Perang AS Bidang Kebijakan menyebut Washington ingin memperkuat, bukan mengusik, cara Indonesia menjaga kedaulatannya sendiri.
Elbridge A. Colby, Under Secretary of War for Policy Amerika Serikat, menegaskan Washington menghormati hak Indonesia menentukan sendiri cara menjaga kedaulatannya. Ia menyampaikan hal itu dalam taklimat media daring yang dipantau di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 14.25 WIB.
“Kami sangat menghormati hal tersebut dan ingin bekerja sama dengan negara-negara seperti Indonesia berdasarkan perspektif mereka sendiri mengenai cara menjaga kedaulatan mereka,” kata Colby. Menurutnya, AS sama sekali tidak berniat melemahkan Indonesia, melainkan menempatkannya sebagai mitra penopang keseimbangan kekuatan di kawasan. Pendekatan serupa, ia sebut, juga berlaku bagi Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.
Pernyataan itu menyusul kunjungan kerja Colby ke Jakarta sejak Selasa, 11 Agustus 2026. Ia lebih dulu menemui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemhan, sebelum diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka keesokan harinya.
Ihwal kerja sama ini, kedua negara sebelumnya telah membentuk kerangka Major Defense Cooperation Partnership pada 13 April 2026 di Pentagon, hasil pertemuan Sjafrie dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth. Kerja sama itu mencakup pelatihan personel, pengembangan sumber daya manusia, hingga industri pertahanan.
Sjafrie: Bukan untuk Pangkalan Militer
Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan penguatan kerja sama dengan AS tidak diarahkan pada pembentukan pangkalan militer asing di Indonesia. Fokusnya, kata dia, tetap pada pendidikan, pelatihan, dan interoperabilitas sesuai kepentingan nasional serta prosedur dalam negeri.
Selain itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang merespons sorotan atas latihan lintas laut TNI AL bersama Angkatan Laut China di perairan timur Taiwan, yang dituntaskan pada 12 Agustus 2026. “Bagi Indonesia interaksi semacam ini adalah bagian dari diplomasi maritim, dan laut itu bukan hanya ruang yang menghubungkan negara-negara, tapi juga ruang untuk membangun kerja sama dan rasa saling percaya,” katanya dalam konferensi pers di Ruang Palapa Kemlu.
TNI AL, lewat juru bicaranya, menjelaskan latihan tersebut sebatas passing exercise atau latihan lintas laut, bukan latihan tempur. TNI AL menyebutnya sebagai wujud itikad baik antarangkatan laut dunia, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Kritik DPR dan Taiwan
Dewan Urusan Daratan Tiongkok Taiwan (Mainland Affairs Council) mengecam latihan RI-China itu sebagai provokasi militer yang melanggar kedaulatan dan hak maritim Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan turut meminta penjelasan resmi dari pemerintah Indonesia.
Di dalam negeri, isu lain juga mencuat: dokumen usulan izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menegaskan kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar dan tidak ada dasar hukum yang mengizinkan akses bebas ruang udara nasional bagi pihak asing. Setiap perjanjian kerja sama pertahanan strategis, katanya, wajib dikonsultasikan ke DPR sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI/2018.
Wakil Ketua Komisi I lainnya, Dave Laksono, menyebut informasi soal izin lintas udara itu masih sepihak dan belum dikonfirmasi kedua pemerintah, sehingga Komisi I belum bisa berkomentar lebih jauh sebelum ada klarifikasi resmi.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai kunjungan Colby perlu dibaca dalam konteks konstelasi keamanan Indo-Pasifik yang makin kompleks. Posisi Indonesia, menurutnya, makin penting karena berada di jalur strategis penghubung Samudra Hindia dan Pasifik serta berpengaruh besar di ASEAN.
“Kami ingin melihat negara-negara di kawasan ini tumbuh kuat dan mampu mempertahankan kedaulatan mereka sendiri, dengan Amerika Serikat sebagai mitra yang menopang keseimbangan kekuatan regional,” kata Colby.***
