Dua hari sebelum delegasi Iran-AS bertemu di Doha, Fars News yang berafiliasi IRGC menyerukan Iran wajib miliki senjata nuklir — langsung membentur Memorandum Islamabad yang baru ditandatangani.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Minggu (28/6/2026) menegaskan bahwa Amerika Serikat harus “memaksa” Israel menghentikan serangan di Lebanon sebagai syarat bagi tercapainya kesepakatan damai yang menyeluruh. Pernyataan itu muncul di tengah badai yang jauh lebih besar: media afiliasi Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Fars News Agency, pada hari yang sama menerbitkan seruan yang secara langsung membentur jalur diplomasi resmi Teheran.
Artikel tanpa nama penulis berjudul “Tidak Ada Pilihan Selain Membangun Bom Atom” itu berargumen Iran mutlak harus mencapai deterens nuklir agar bisa bernegosiasi dari “posisi yang tepat.” Sebagai pembenaran, Fars menarik analogi historis: Amerika pernah dua kali mengancam China dengan serangan nuklir, sebelum Henry Kissinger datang diam-diam untuk berunding — tepat setelah Beijing berhasil membangun bom atom.
Menabrak Memorandum Islamabad
Seruan itu terbit dalam momen yang paling kritis. Pada 17 Juni 2026, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani Memorandum Islamabad secara jarak jauh — Trump di Istana Versailles seusai KTT G7, Pezeshkian di Teheran. Memorandum 14 poin itu mengatur gencatan senjata permanen, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan menetapkan kerangka 60 hari untuk merundingkan kesepakatan final, termasuk soal program nuklir Iran.
Situasi kemudian memanas kembali. Pada 26 Juni, Trump menuduh Iran melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan pesawat nirawak ke kapal-kapal di Selat Hormuz. CENTCOM membalas dengan menyerang fasilitas penyimpanan rudal dan pesawat nirawak Iran serta stasiun radar pesisir. Iran merespons dengan menyerang fasilitas AS di Bahrain dan Kuwait pada 27 Juni. Setelah Iran sempat membatalkan pertemuan teknis, kedua pihak akhirnya sepakat menghentikan serangan satu sama lain dan bertemu di Doha pada Selasa (30/6/2026).
