Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sempat berencana hendak menggelar aksi mogok massal buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum. Namun, rencana itu batal setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan upah minimum provinsi (UMP) naik 6,5 persen.
Pembatalan aksi mogok itu disampaikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal. Alasannya, dia menilai kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dapat diterima oleh pihaknya.
“Saya resmi juga memberitakan KSPI, dan KSPSI Andi Gani, dan serikat-serikat buruh yang ada di bawahnya, membatalkan mogok nasional karena sudah mencapai titik temu,” ucap Iqbal dalam konferensi pers KSPI menyikapi kenaikan UMP 2025, Jumat 29 November 2024.
Iqbal menegaskan bakal terus memantau perkembangan keputusan kenaikan UMP 2025. Dia menegaskan bakal mengawasi bagaimana pembahasan lebih lanjut soal UMP 2025 di tingkat daerah.
“Kami akan lihat implementasi di tingkat daerah. Masih ada yang aneh-aneh enggak,” ujar Iqbal.
Pasca-keputusan Presiden Prabowo, pembahasan soal upah akan dilanjutkan oleh Dewan Pengupahan Daerah, di mana Dewan bakal membahas penetapan kenaikan UMP maupun kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Kenaikan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) juga bakal dibahas. Menurut Iqbal, kenaikan UMSP dan UMSK harus di atas UMP dan UMK yang ditentukan 6,5 persen.
“Nilainya pasti di atas 6,5 persen. Apa jenis industrinya, berapa nilai kenaikannya, ya, tiap daerah akan berbeda-beda,” jelasnya.
Iqbal juga menyarankan agar pembahasan tersebut dilakukan bersama kepala daerah terpilih, bukan bersama penjabat (pj) kepala daerah. Dengan demikian, pembahasan lanjutan soal UMP dilakukan setelah pelantikan kepala daerah yang baru.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa UMP untuk tahun 2025 akan mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen. Presiden mengambil keputusan ini setelah melakukan rapat terbatas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Tenaga Kerja Yassierli di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024 dari siang hingga sore.***
