“Salah satu fokus adalah pengadaan, seperti catering dan akomodasi. Sesuai arahan presiden, kami sudah mengirim tim untuk memantau langsung,” tambah Dahnil.
Menurutnya, hasil pemantauan di Madinah oleh tujuh mantan penyidik KPK menemukan berbagai celah korupsi, seperti markup dan manipulasi data. Temuan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan KPK untuk ditindaklanjuti.
“Potensi-potensi ini harus segera diperbaiki agar penyelenggaraan haji menjadi lebih transparan dan akuntabel,” tegas Dahnil.
Selain fokus pada aspek transparansi dan antikorupsi, Presiden Prabowo juga menginstruksikan BP Haji untuk mengembangkan potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji serta memperkuat semangat nasionalisme.
“Kami berharap jamaah haji yang kembali ke tanah air tidak hanya membawa pengalaman spiritual, tetapi juga semangat nasionalisme yang tinggi,” pungkas Dahnil.***
