Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) merekrut 7 orang mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pejabat di BP Haji. Langkah ini menutup celah korupsi, mark up, dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak seusai menemui pimpinan KPK pada Kamis, 23 Januari 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.
Dahnil menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar penyelenggaraan Haji 2025 harus diperbaiki dari tahun sebelumnya.
“Perbaikinya caranya bagaimana, penyelenggaraan haji itu harus bersih, bebas dari praktik korupsi dari seperti kasus-kasus sebelumnya. Itulah sebabnya Presiden itu minta ada keterlibatan langsung dari penegak hukum,” kata Dahnil kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis.
Mantan Jubir Menteri Pertahanan itu menerangkan, sejak awal dibentuk Presiden Prabowo, BP Haji menyambut perintah tersebut. Bahkan, BP Haji merekrut 7 orang mantan penyidik KPK.
“Ada tujuh mantan penyidik KPK, yang tadinya di KPK sekarang kemudian mereka di Kepolisian, kemudian sekarang pindah menjadi Eselon II rata-rata, menjadi direktur segala macam itu di BP Haji. Dengan harapan tentu penyelenggaraan haji ke depan itu punya integritas, bersih. Karena ada 7 teman-teman ini ditambah lagi dengan beberapa teman-teman yang lain,” kata Dahnil.
Dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, kata Dahnil, BP Haji mendapatkan banyak masukan terkait potensi korupsi dan manipulasi yang terjadi mulai dari persiapan haji di dalam negeri, maupun pelaksanaan haji di luar negeri.
“Termasuk pengadaan. Misalnya catering, kemudian akomodasi dan macam-macam. Seperti perintah presiden sudah kirim beberapa petugas kita ke sana,” ujar Dahnil.
Pantauan dan Masukan dari KPK
Dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, BP Haji menerima banyak masukan mengenai potensi korupsi dan manipulasi yang dapat terjadi baik di tahap persiapan di dalam negeri maupun pelaksanaan haji di luar negeri.
