TKA 2025 Mulai Digelar: Standarisasi Nilai Nasional atau Beban Baru bagi Siswa?

TKA 2025: Antara niat standarisasi dan kenyataan kesiapan — siapa yang benar-benar siap menghadapi ujian nasional baru ini? - Ilustrasi dibuat dengan SORA

Selain itu, meski dinyatakan tidak wajib, banyak siswa khawatir absen dalam TKA bisa berpengaruh terhadap peluang masuk perguruan tinggi. Apalagi, kementerian menegaskan bahwa hasil TKA akan menjadi “validator” nilai rapor. Artinya, meskipun tidak wajib di atas kertas, tekanan moral dan akademik untuk ikut terasa cukup besar.

Kesiapan dan Kekhawatiran

Masalah berikutnya dinilai muncul dari kesiapan teknis. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan ujian berbasis komputer. Jaringan internet yang lemah, keterbatasan perangkat, dan waktu simulasi yang singkat membuat sejumlah guru khawatir pelaksanaannya tak akan berjalan lancar.

Dari sisi siswa, tekanan psikologis juga menjadi perhatian. Mereka harus menghadapi rapor, ujian sekolah, seleksi perguruan tinggi, dan kini TKA yang datang tiba-tiba. 

Bacaan Lainnya

Namun demikian, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat sempat menyinggung pentingnya memahami keragaman kemampuan siswa. 

“Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah murid dengan keragaman kemampuan akademik,” ujarnya (18/9, medcom.id). Pernyataan ini sekaligus mengingatkan agar kebijakan semacam TKA tidak memperkuat stigma terhadap siswa yang dianggap kurang unggul secara akademik.

Pemerintah sendiri belum menjelaskan secara terbuka bagaimana dampak bagi siswa yang tidak mengikuti TKA. Jika hasil tes ini dijadikan bahan pertimbangan seleksi pendidikan tinggi, maka keputusan untuk tidak ikut tentu tidak sesederhana yang disebut “sukarela”.

Di atas kertas, TKA bisa menjadi alat ukur penting untuk memetakan kualitas pendidikan nasional. Tapi di lapangan, ketimpangan fasilitas dan waktu persiapan yang sempit membuat kebijakan ini terasa belum matang.

TKA 2025 memang punya niat baik: menegakkan standar penilaian nasional dan meningkatkan keadilan pendidikan. Tapi, setiap kebijakan besar menuntut kesiapan yang sama besarnya. Tanpa dukungan infrastruktur yang merata, pelatihan guru yang cukup, dan komunikasi yang terbuka kepada sekolah serta siswa, TKA bisa jadi bukan alat pemerataan, melainkan sumber tekanan baru.***

Pos terkait