Harapan untuk Laksamana Yudo
Di tengah berbagai potensi ancaman di perairan sekitar Indonesia itu, Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah jabatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (19/12/2022), di Istana Negara, Jakarta. Pilihan yang sepertinya tepat.
Rekam jejak Laksamana Yudo dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia sendiri terbilang bagus. Saat menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, dia berhasil mengusir Kapal China di Perairan Natuna.
Yudo juga “penafsir yang baik” terkait Poros Maritim Dunia yang selama ini diidamkan Presiden—terutama di wilayah-wilayah “angker” dan potensi ancamannya tinggi, seperti Laut China Selatan dan Samudra Hindia.
Jenderal peraih banyak penghargaan dan brevet ini mempunya visi mengamankan semua jalur laut, pelayaran nasional, dan internasional. Jenderal Yudo juga menyiapkan dua program prioritas, yakni: meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, maupun alutsista (alat utama sistem pertahanan) yang modern sehingga dengan anggaran Rp35,88 triliun menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh.
Dengan kemampuan ocean leadership yang dia miliki, Indonesia bisa optimistis Panglima TNI benar-benar menjadi Nahkhoda Agung yang akan mampu mengembalikan kedigdayaan dan kedaulatan maritim Indonesia—setidaknya membawa perairan di sekitar Indonesia aman terkendali dan berdaulat.
Inilah momentum yang tepat intuk merealisasikan pesan Bung Karno saat meresmikan Institut Angkatan Laut—cikal bakal Akademi Angkatan Laut/AAL—1953: “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”
(SF | Wijdan)
