Puluhan ribu guru madrasah swasta yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Guru Madrasah Swasta dijadwalkan turun ke jalan pada 11 Februari 2026. Mereka membawa tuntutan hentikan diskriminasi, buka peluang PPPK bagi guru swasta, dan evaluasi total Kementerian Agama RI.
FGSNI mengecam pernyataan Sekjen Kemenag yang menyebut guru madrasah swasta diangkat yayasan tanpa keterlibatan negara.
FGSNI menyoroti keterlambatan pencairan TPG guru non ASN Kemenag akibat anggaran PPG 2025 belum tercakup APBN 2026.
FGSNI mendesak Kemenkeu menambah anggaran pendidikan Kemenag, menuntut keadilan bagi guru madrasah swasta dan non-ASN serta membuka skema PPPK yang lebih berpihak.
FGSNI menagih janji Ditjen Pendis Kemenag terkait penghabisan kuota PPG, inpassing baru, dan kuota PPPK bagi guru madrasah swasta Non ASN dalam audiensi di Jakarta.
Inilah potret buram kesejahteraan guru, khususnya di madrasah swasta. Mereka punya andil langsung dalam mencerdaskan bangsa, tapi justru tidak diurus negara
Di HAB ke-80, FGSNI meminta Kemenag mempercepat PPG, inpassing, dan penyetaraan gaji guru madrasah swasta.
FGSNI menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru madrasah dan sekolah umum, menuntut perlakuan setara atas satu profesi dalam sistem pendidikan nasional.
FGSNI mengkritik rekrutmen P3K BGN yang membuka 32.000 formasi. Mereka menilai pemerintah diskriminatif karena guru swasta belum mendapat akses seleksi serupa.
FGSNI mendesak Bappenas memperbaiki ketimpangan anggaran guru madrasah, termasuk P3K, inpassing, dan tunjangan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
