Prabowo secara terbuka menyatakan dukungan percepatan RUU Perampasan aset itu saat peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.
Perlu Dibaca
Tag: DPR RI
Ancaman RUU Polri: Ketika Polisi Berpotensi Menjadi ‘Lebih ABRI’ Ketimbang TNI
Polri ini punya dua senjata. Selain senjata api, ada juga ‘senjata’ hukum. Dengan ‘senjata’ kedua ini, Polri bisa memproses hukum siapa pun.
Revisi UU TNI Dikebut untuk Mengimbangi ‘Dwifungsi’ Polri?
Pengamat menilai, pengesahan UU yang dinilai terburu-buru itu sebagai upaya untuk mengimbangi wacana Revisi UU 2/2002 tentang Polri—yang bakal memperluas wewenang polisi di bidang intelijen dan keamanan.
DPR Sahkan Revisi UU TNI, Mahfud MD: Draft Terbaru Tak Mengembalikan Dwifungsi ABRI
Kata Mahfud, revisi UU TNI tidak terlalu mengganggu desain politik yang menjadi cita-cita reformasi.
Sekjen DPR RI Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, tetapi Belum Ditahan
Ada tujuh tersangka dalam kasus ini, tapi KPK belum menjelaskan peran masing-masing.
Tidak Hanya Kena PAW, Irsyad Yusuf Ternyata Tidak Diberi Ruangan di Senayan
Situasi Irsyad merupakan dampak dari memburuknya hubungan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dengan Saifullah Yusuf, kakak kandung Irsyad yang menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU.
Lagu Indonesia Raya Wajib Diputar di DPR Tiap Hari Kerja Jam 10 Pagi
Instruksi kewajiban memutar Lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia di lingkungan DPR RI.
Tak Dapat Jatah Rumah Dinas Lagi, Anggota DPR RI 2024-2029 Bakal Peroleh Tunjangan Perumahan Seharga Rumah di Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru
Uang tunjangan perumahan nantinya akan dimasukan dalam komponen gaji, sehingga diberikan setiap bulan.
Anggota DPR RI yang Terafiliasi Dinasti Politik Bertambah, Politik Parlemen Dinilai Mengkhianati Suara Rakyat
Sedikitnya ada 79 dari 580 anggota DPR RI yang baru dilantik pada Selasa (1/10/2024) terafiliasi dengan dinasti politik. Dinilai sebagai praktik ‘pengkhianatan’ terhadap suara rakyat.
Rencana DPR Menambah Jumlah Komisi Dinilai sebagai Logika Jungkir Balik
Analis menganggap langkah menambah jumlah komisi DPR RI tidak urgen. Logika jungkir balik demi mengakomodasi elite politik di Indonesia.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.