Anggota DPR RI yang Terafiliasi Dinasti Politik Bertambah, Politik Parlemen Dinilai Mengkhianati Suara Rakyat

Nuansa politik dinasti disebut masih 'mewarnai' gedung DPR RI untuk periode 2024 - 2029 ini. (Ilustrasi)
Menurut catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi), sedikitnya ada 79 dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang baru dilantik pada Selasa (1/10/2024) kemarin terafiliasi dengan dinasti politik. Dinilai sebagai praktik ‘pengkhianatan’ terhadap suara rakyat.

Jumlah yang dicatat Formapi tersebut naik cukup signifikan. Pada periode sebelumnya, 2019-2024, menurut catatan Formapi, ‘hanya’ ada dari 48 anggota DPR terafiliasi dinasti politik.

Sementara itu, sebagaimana yang dipublikasikan oleh Litbang Kompas, 285 dari 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029, atau 38,9 persen, terindikasi memiliki ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional.

Sebanyak 220 di antaranya adalah anggota DPR, sementara 65 orang sisanya merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Total angota DPD untuk periode 2024-2029 ada 152 orang.

Bacaan Lainnya

Sedangkan sebuah penelitian pada tahun 2022 menemukan bahwa 23 persen anggota DPR periode sebelumnya terkait dengan dinasti politik.

“Kita menemukan, misalnya, ada anggota DPR terpilih suami istri, tetapi dari daerah pemilihan (dapil) berbeda. Terus, ada ibu dan anak. Lebih banyak anak elite partai, anak kepala daerah. Itu semua yang kita kategorikan masuk dinasti politik,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, dikutip dari BenarNews.

Lucius mencontohkan Diah Pikatan Putri Harpani, putri Ketua DPR Puan Maharani, yang maju dari dapil Jawa Tengah IV.

Ada pula anggota DPR yang berstatus suami-istri. Misalnya, kader Partai Gerindra Himmatul Aliyah, yang merupakan istri Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Suasana pelantingan anggota DPR RI dan DPD pada Selasa, 1 Oktober 2024. (Kumparan)

Sebagai informasi, dinasti sebenarnya politik bukan fenomena yang asing di Asia. Dan rakyat Indonesia sempat berharap kebiasaan ini akan berakhir setelah Joko Widodo terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. Namun, menurut pandangan para analis, Jokowi malah membangun dinastinya sendiri.

Dinilai Mengkhianati Suara Rakyat

Politisi yang terkait dinasti, kata Lucius, memang tetap memiliki hak politik untuk mengikuti kontestasi. Namun, di sisi lain, tambahnya, mereka mendapat keistimewaan dibanding rakyat biasa untuk dapat lolos ke Senayan.

Pos terkait