Surabaya menjadi salah satu kota percontohan Perlinsos Digital. Sistem ini diklaim mampu menyeleksi penerima bantuan sosial lebih akurat melalui verifikasi biometrik dan integrasi data lintas lembaga.
Pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menguji coba program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital). Program ini ditujukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi RI, Wijayakusuma Wardana, mengatakan uji coba dilakukan kepada warga yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 dalam basis data kesejahteraan nasional.
“Kita mencoba menerapkan digitalisasi, mulai dari melakukan verifikasi wajah dan juga data-datanya, apakah mereka termasuk penerima yang layak atau tidak layak,” kata Wijayakusuma, Jumat (5/6/2026).
Ia mengakui sempat ditemukan kendala teknis saat proses pendaftaran. Namun, menurutnya, masalah tersebut sudah diidentifikasi dan solusi telah diterapkan agar sistem dapat berjalan lebih baik.
“Kendala ini sudah kita lihat, dan sudah ditemukan solusinya, alhamdulillah sudah ditemukan dan sudah bisa berjalan,” ujarnya.
Surabaya Jadi Kota Percontohan
Pelaksana Harian Direktur IDLN Ditjen Dukcapil Kemendagri, Mensuseno, mengatakan Surabaya dipilih pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan implementasi Perlinsos Digital.
Warga yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mendaftar secara mandiri melalui layanan digital yang terhubung dengan sistem kependudukan. Sementara warga yang belum memiliki perangkat pendukung akan dibantu oleh agen Perlinsos yang disiapkan pemerintah daerah.
“Harapannya nanti, kita bisa mendaftar program bantuan pemerintah itu secara digital dan tentu saja bisa dilakukan lebih cepat, transparan, dan lebih baik ke depannya,” kata Mensuseno.
Libatkan 12.500 Agen Pendamping
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut Pemkot telah menyiapkan sekitar 12.500 agen pendamping yang terdiri dari ketua RT, ketua RW, dan aparatur sipil negara untuk membantu proses pendaftaran warga.
