Setahun berjalan, pemerintah mengklaim 166 Sekolah Rakyat beroperasi untuk anak dari keluarga miskin ekstrem. Target 500 sekolah tetap dikejar, namun pegiat dan akademisi memberi catatan: rekrutmen guru, aturan asrama, pelibatan TNI-Polri, dan potensi “kasta pendidikan.”
Pemerintah mengklaim pembangunan Sekolah Rakyat berjalan cepat. Presiden Prabowo Subianto menyebut 166 sekolah sudah beroperasi dan menampung 15.945 siswa dari keluarga miskin ekstrem. “Ini luar biasa. Saya berterima kasih kepada menteri-menteri terkait,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Ia menegaskan model sekolah berasrama gratis ini memang dirancang untuk “memotong rantai kemiskinan” dan akan diperbanyak hingga 500 sekolah di akhir masa pemerintahannya.
Prabowo merinci, anak-anak di Sekolah Rakyat berasal dari desil 1–2 yang sebelumnya banyak tak bersekolah. “Ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan. Sekarang bisa sekolah gratis, berasrama, dan dapat makan gratis,” ujarnya pada (20/10). Pemerintah juga mengaitkan program ini dengan rencana jangka panjang pembangunan sekolah terintegrasi di kecamatan.
Sejak peluncuran 14 Juli 2025, pemerintah menargetkan satu sekolah menampung sekitar 1.000 siswa lintas jenjang (SD-SMP-SMA/SMK). Pada 30 Juli 2025, rapat di Setkab menargetkan daya tampung lebih dari 15 ribu siswa tahap rintisan, yang kini diklaim telah tercapai.
Namun, berbagai catatan kritis bermunculan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai kebijakan ini berisiko menciptakan “kasta pendidikan”—membedakan “Sekolah Rakyat” bagi anak miskin dan sekolah unggulan bagi kelompok lain—serta menyoroti pergeseran fokus anggaran pendidikan karena program besar lain seperti Makan Bergizi Gratis.
“Empat juta lebih anak Indonesia hari ini tidak sekolah… kalau anaknya tidak sekolah, negara memberi makan kebodohan,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid kepada media, Senin (20/10).
Sementara di lapangan, ratusan guru dan lebih dari seratus siswa dilaporkan mengundurkan diri pada fase awal karena penempatan jauh, keberatan aturan asrama, dan alasan personal. Pemerintah menyatakan pengganti sudah disiapkan sehingga proses belajar tidak terganggu.
