“Giliran bikin hal yang enggak terlalu guna, langsung gercep,” tulis salah satu komentar di X. Ada pula yang menyindir, “Mending dananya buat training polisi aja.”
Kekhawatiran lain muncul dari aspek privasi dan keamanan siber. Robot humanoid dengan kemampuan pengenalan wajah berpotensi menjadi alat pengawasan massal jika tak dibatasi regulasi.
Dalam situasi hukum Indonesia yang belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi yang sepenuhnya kuat dan operasional, kekhawatiran itu tak bisa dianggap remeh.
Dari sisi keamanan teknologi, robot-robot ini juga rentan terhadap serangan siber. Tanpa sistem pertahanan digital yang kuat, perangkat ini bisa diretas dan justru membahayakan publik. Beberapa pakar menyebut bahwa transformasi teknologi tanpa kesiapan SDM dan etika justru akan menjadi bumerang.
Catatan Kritis: Modernisasi atau Sekadar Simbol?
Secara prinsip, langkah Polri mengadopsi robotik memang sejalan dengan tren global. Namun, ada pertanyaan penting yang belum dijawab secara tuntas: apakah investasi besar ini akan berbanding lurus dengan peningkatan layanan dan perlindungan publik?
Modernisasi teknologi seharusnya tidak hanya terlihat dalam pameran di Monas, tetapi juga dalam pelayanan sehari-hari: pada kecepatan respons petugas, akurasi penyelidikan, transparansi penegakan hukum, dan akuntabilitas.
Dengan anggaran yang tak kecil dan teknologi yang canggih, Polri ditantang untuk memastikan robot-robot ini bukan sekadar ikon futuristik, tapi alat kerja yang benar-benar membantu masyarakat.
Modernisasi tanpa evaluasi bisa berujung pada ilusi. Apakah robot-robot Polri akan menjadi ujung tombak kemajuan, atau hanya parade kosong di tengah sorotan publik? Waktu yang akan menjawabnya.***
