Kedua, memperbanyak program tepat sasaran yang berorientasi pada pelayanan umat. Soal ini harus terus ber-fastabiqul khairat dengan saudara tuanya, Muhammadiyah. NU harus semakin luas dan banyak andilnya dalam mengatasi masalah elementer kebangsaan yang akut, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan kesehatan.
Untuk mengatasi problem kemiskinan, pengembangan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus terus digalakkan dan dikonsolidasikan. Sebagai organisasi berbasis agama terbesar, NU memiliki Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dan Lembaga Amal, Zakat, Infak, dan Sedekah NU atau Lazisnu. Kedua lembaga ini perlu membuat program-program konkret untuk meningkatkan taraf ekonomi warga NU pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Beberapa program ekonomi yang bersifat clustering perlu diwujudkan, misalnya di daerah Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Timur. NU harus semakin terdepan membela dan memperjuangkan kedaulatan ekonomi para petani—khususnya petani tembakau dan kopi—nelayan, dan pelaku UMKM. Untuk urusan eksternal, PBNU sudah dan sedang melakukan percepatan-percepatan program dengan menggandeng sejumlah instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta.
Dalam bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, melimpahnya penduduk usia produktif harus ditopang luasnya peluang pasar tenaga kerja. Birokrat, teknokrat, entrepreneur, dan profesional merupakan ladang baru yang harus diwarnai oleh nahdliyin. Sangat dibutuhkan inkubasi bisnis untuk membantu anak muda yang kaya ide guna mengembangkan ide bisnisnya. Penulis yakin, NU memliki banyak talenta soal beginian.
Sudah saatnya pula NU memiliki jaringan retail bisnis sembako, pendirian NU Mart dan supermarket, dan membentuk Badan Usaha Milik Nahlatul Ulama (BUMNU). Semacam NU Corporation, yang ada holding company-nya dengan beragam lini bisnis yang dimiliki PBNU, bukan perorangan. Kalau sudah punya BUMNU sampai tingkat cabang, maka kemandirian NU di bidang ekonomi akan terwujud. Jadi, Ketika NU mengadakan event, tidak berpikir lagi bagaimana mencari uang dan menyebar proposal. Saatnya ekonomi warga NU berdaya. Saatnya PBNU berjihad melawan intoleransi ekonomi. Semangat nahdlatut tujjar atau kebangkitan ekonomi harus dijadikan inspirasi, digelorakan, dan diwujudkan.
NU harus terus melakukan transformasi dan memperluas khidmah pemihakan dan concern terhadap kaum lemah (dhuafa) dan yang dilemahkan (mustadhafun). NU harus menjadi rumah bagi mereka. Apalagi bila mengingat kredo Gus Yahya saat pencalonan, yaitu “Mengidupkan Gus Dur”. Gus Dur adalah teladan pejuang kemanusiaan nomor satu. Legacy-nya soal pembelaannya terhadap kaum mustad’afin perlu dilanjutkan PBNU. Ketika pintu keadilan tertutup di mana-mana, kantor PBNU harus menjadi satu-satunya tempat paling nyaman untuk mengadu.
Dalam bidang pendidikan, perlu penajaman dan penguatan lembaga-lembaga edukasi di lingkungan NU, di bawah payung LP Maarif NU—dari PAUD sampai Aliyah atau SMU, maupun Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah LPTNU. NU sudah berhasil membangun 34 perguruan tinggi dalam bentuk universitas, politeknik, dan sekolah tinggi. Di abad kedua ini, semoga NU mampu menambah lembaga pendidikannya dengan manajemen modern dan profesional, namun dengan harga terjangkau.
Transformasi ”hardware” dan ”software” pesantren sebagai basis pendidikan agama mutlak perlu dilakukan. Ini sangat penting. Tren meningkatnya minat masyarakat untuk mendidikkan anaknya ke pesantren harus ditangkap sebagai peluang dan tantangan, agar pesantren berbasis NU tetap bisa menjadi top of mind pilihan masyarakat. Pendidikan umum, terutama terkait sains dan teknologi, juga harus menjadi prioritas bagi anak-anak muda nahdliyin. Setidaknya mereka harus masuk 20 kampus terbaik di Indonesia dan dunia. Diaspora nahdliyin di kampus-kampus dunia harus lebih ditingkatkan.
Di bidang kesehatan, lembaga stakeholder badan pelaksana kesehatan NU, yaitu Lembaga Kesehatan NU (LKNU) yang berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter NU (PDNU), perlu memperbanyak pembangunan klinik dan rumah sakit. Isu-isu kesehatan harus terus dikawal oleh lembaga dan banom NU. Layanan kesehatan bersifat terencana dan insidental perlu dirumuskan dengan lebih matang.
