Sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi akan bermusyawarah untuk menentukan Rais Aam PBNU pada Muktamar ke-35 di Jombang.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Imron Rosyadi Hamid menyatakan mekanisme pemilihan Rais Aam melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) bukan aturan baru. Mekanisme ini telah diterapkan sejak Muktamar ke-33.
”Kalau pilihan AHWA kan memang sudah diatur di anggaran rumah tangga yang lama. Itu sudah fix berdasarkan aturan lama,” kata pria yang akrab disapa Gus Imron tersebut saat dihubungi pada Senin (24/8/2026).
Gus Imron menjelaskan bahwa sembilan kiai sepuh tersebut dipilih berdasarkan usulan dari setiap pengurus cabang dan wilayah. Nama-nama yang diusulkan kemudian ditabulasi untuk mencari tokoh dengan suara terbanyak.
Menurutnya, perbedaan usulan susunan nama di antara cabang dan wilayah adalah hal yang wajar. Tabulasi akhir akan menyaring tokoh yang mendapatkan dukungan merata dari seluruh peserta.
Selain itu, kesembilan anggota AHWA terpilih akan menggelar musyawarah mufakat. Mereka bersepakat menunjuk salah satu dari anggota tersebut untuk menjabat sebagai Rais Aam PBNU yang baru.
Pemilihan Ketua Umum
Ihwal pemilihan Ketua Umum PBNU, regulasinya berpotensi mengalami perubahan atau penyesuaian. Muktamar ke-35 akan memutuskan apakah ketua umum turut dipilih oleh AHWA atau tetap dipilih langsung oleh muktamirin.
Sebelumnya, agenda besar nahdliyin ini telah dijadwalkan untuk digelar pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang, Jawa Timur, akan bertindak sebagai tuan rumah.
”Nah setelah AHWA itu terpilih, Rais Aam sudah terpilih ya kan. Nah baru kan ke ketua umum, calon ketua umum,” kata Gus Imron.***
