Danantara harus mengonsolidasikan laporan keuangan lebih dari 1.000 perusahaan yang berada dalam cakupan pengelolaannya. Proses itu mencakup penyesuaian struktur akun dan eliminasi transaksi antarperusahaan.
“Ini tahun pertama tentu membutuhkan waktu, kurang lebih nanti satu-dua bulan ke depan,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Dony, transaksi antarbadan usaha yang berada dalam kelompok Danantara harus dieliminasi agar pendapatan atau beban yang sama tidak dicatat berulang kali dalam laporan konsolidasi.
“Nah, eliminasi laporan ini, 1.000 itu membutuhkan waktu,” ujarnya.
Danantara menggandeng konsultan keuangan untuk menyusun struktur akun atau chart of accounts. Dony memastikan laporan yang kelak dipublikasikan akan lebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
“Oh iya, diaudit BPK,” katanya, dikutip dari ANTARA.
Eliminasi transaksi internal menjadi unsur penting untuk menguji klaim pertumbuhan pendapatan. Tanpa proses tersebut, penjualan barang atau jasa antara dua perusahaan dalam satu kelompok dapat tercatat sebagai pendapatan, padahal secara konsolidasi transaksi itu hanya berlangsung di dalam kelompok usaha yang sama.
Angka Dasar Belum Dibuka
Klaim kenaikan 400 persen juga membutuhkan angka dasar yang jelas. Secara matematis, kenaikan 400 persen berarti nilai akhir menjadi lima kali nilai awal. Namun, istilah itu kerap digunakan secara longgar untuk menyebut nilai akhir empat kali lebih besar daripada sebelumnya.
Sebagai ilustrasi, apabila pendapatan awal Rp100 triliun, “naik 400 persen” berarti pendapatan bertambah Rp400 triliun sehingga menjadi Rp500 triliun. Adapun “menjadi 400 persen” berarti nilai akhirnya Rp400 triliun.
Belum diketahui pengertian mana yang digunakan dalam laporan kepada Presiden.
Persoalan lain terletak pada periode pembanding. Danantara baru diluncurkan pada 24 Februari 2025. Karena itu, perbandingan tahunan harus menjelaskan apakah angka awal berasal dari pendapatan badan Danantara, akumulasi pendapatan BUMN sebelum konsolidasi, atau proyeksi yang disusun saat lembaga tersebut dibentuk.
