Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional atau PSN yang kurang berguna untuk masyarakat. Menanggapi rencana itu, Presiden ke-7 Joko Widodo mengatakan, evaluasi memang diperlukan agar program yang dijalankan pemerintah saat ini berjalan lebih efektif dan efisien.
“Ya, enggak apa-apa,” kata Jokowi, saat ditemui awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 14 Januari 2025. “Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” imbuhnya
Kata Jokowi, belum tentu semua hal yang diputuskan pada periode pemerintahannya sepanjang 2014 sampai 2024 seratus persen benar. Maka itulah dia menganggap rencana pemerintahan Prabowo mengoreksi dan mengevaluasi berbagai program yang dimulai di masa pemerintahannya adalah sesuatu yang bagus.
“Belum tentu yang kami putuskan betul 100 persen. Kan, bisa dikoreksi, dievaluasi. Saya kira akan bagus,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Presiden Prabowo bakal mengevaluasi PSN warisan Jokowi karena ada sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai kurang berguna bagi masyarakat.
“Pak Prabowo akan mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” kata Dasco, dalam seminar “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.
Dasco mahfum jika keputusan Prabowo itu bakal membuat sejumlah pihak kurang senang. Namun, kata dia, Prabowo tetap bertekad mengevaluasinya.
Menurut catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), ada 233 PSN selama pemerintahan Presiden Jokowi. Sejumlah 105 proyek dinyatakan rampung per November 2024, 44 proyek dan 3 program dalam tahap pembangunan, 5 proyek dalam proses transaksi, serta 46 proyek dan 3 program dalam proses penyiapan.
Jokowi juga mewariskan sejumlah proyek strategis nasional untuk digarap oleh pemerintahan Prabowo. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan sebanyak 10 PSN 2024 yang telah ditetapkan Jokowi dan pemerintahan baru akan melanjutkannya.***
