Presiden Prabowo meyakinkan kepala daerah bahwa uang yang mengalir ke kabupaten dan provinsi akan lebih besar. Di sisi lain, LAB 45 mencatat porsi Transfer ke Daerah menyusut dari hampir 25 persen menjadi 18 persen.
Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Jaleswari Pramodhawardhani menyampaikan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Evaluasi itu disampaikan dalam media briefing di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). Ia merangkum temuan lembaganya dalam satu kalimat: “Kendali memusat, perlindungan menipis.”
Menurut Jaleswari, anggaran dan kewenangan berpindah ke pemerintah pusat serta program unggulan, sementara fungsi yang melindungi warga sehari-hari justru menyusut.
Layanan daerah dan lembaga perlindungan korban juga disebut menyusut. Di bidang fiskal, porsi Transfer ke Daerah (TKD) turun dari hampir 25 persen belanja negara pada 2025 menjadi 18 persen pada 2026.
Penurunan itu disebut sebagai kontraksi tahunan terbesar dalam dua dekade terakhir. Pada periode yang sama, beban bunga utang dianggarkan hampir Rp600 triliun.
Sebanyak 153 pemerintah daerah tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sama sekali.
Janji Prabowo di Rakornas TPAKD
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo berbicara di Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta. Ia meminta para bupati dan gubernur tidak khawatir.
“Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu. Nanti saya buktikan uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu itu jauh lebih besar di zaman saya memerintah daripada sebelum ini,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pada tahun mendatang penyaluran diperkirakan akan lebih banyak lagi. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran TKD hingga 30 September 2026 mencapai Rp599,2 triliun.
Angka itu setara 82,4 persen dari target yang disesuaikan menjadi sekitar Rp727 triliun setelah adanya tambahan untuk daerah terdampak bencana. Alokasi awal dalam APBN tercatat Rp693 triliun.
LAB 45 juga mencatat sejumlah indikator yang tetap terjaga, antara lain pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen dan inflasi September 3,28 persen.
Di luar isu transfer, pemerintah memaparkan realisasi investasi selama dua tahun mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 5,49 juta orang.
Program Makan Bergizi Gratis dilaporkan menjangkau antara 57 hingga 62 juta penerima manfaat. Jaleswari menilai pergeseran alokasi anggaran berpotensi mengganggu laju pembangunan daerah.
Hingga Jumat (23/10), belum ada tanggapan resmi dari Istana atau Kementerian Keuangan terhadap evaluasi LAB 45 secara keseluruhan.
Realisasi TKD dan janji peningkatan aliran dana ke daerah pada 2027 menjadi titik yang masih akan diuji di lapangan.***
