Polemik lokasi potong hewan dam haji mencuat. MUI menolak keras, Muhammadiyah membolehkan, dan Kemenhaj memilih fasilitasi umat.
Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang membuka opsi pemotongan dam di Indonesia memicu beragam reaksi, memunculkan tarik ulur antara menjaga tradisi syariat dan memperluas kemaslahatan umat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons keras kebijakan tersebut. MUI bersikukuh bahwa penyembelihan hewan dam bagi jemaah haji tamattu’ maupun qiran harus berlokasi di Tanah Haram.
Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Abdurrahman Dahlan, mengingatkan bahwa ibadah haji merupakan satu kesatuan syariat yang tidak semestinya terpisah. Ia menilai pemindahan lokasi penyembelihan hanya sah jika terjadi kondisi darurat, seperti adanya larangan resmi dari otoritas Arab Saudi.
“Jelas MUI berbeda pendapat dengan Kemenhaj. Perpindahan penyembelihan hewan dam ke Indonesia harus ada alasan yang sangat kuat. Kalau tidak ada dalil yang kuat, tempat penyembelihan dan pembagian hewan dam itu (ke Indonesia) tidak dibenarkan. Kalau alasannya tanggung, tanggung banget, kita pindahkan saja Ka’bah ke Monas, biar hajinya di Indonesia,” seloroh Prof. Abdurrahman menyentil kebijakan tersebut.
MUI telah melayangkan surat teguran resmi kepada Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan. Mereka merujuk pada Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa penyembelihan dam di luar Tanah Haram berhukum tidak sah.
Muhammadiyah Buka Ruang demi Kemaslahatan
Di sisi lain, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil pendekatan kontekstual. Setelah melalui proses kajian panjang sejak 2022, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pemindahan penyembelihan dam haji ke tanah air.
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, Hamim Ilyas, memaparkan tiga syarat utama yang melandasi kebolehan ini: mencegah pencemaran lingkungan akut di Makkah, menghindari mubazirnya daging hewan sembelihan, serta membantu memenuhi gizi dan mengentaskan kemiskinan di tanah air.
