Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai program Makan Bergizi Gratis terindikasi kuat tidak transparan. Pemerintah menolak berhenti, namun BGN hentikan sementara operasional selama libur sekolah untuk audit dapur.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah segera menyetop program Makan Bergizi Gratis yang dinilai minim transparansi publik. Program bernilai triliunan rupiah ini disebut mempertaruhkan tata kelola uang rakyat.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola program unggulan pemerintah itu. “MBG ini kan terindikasi kuat itu tidak transparan,” tegasnya di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (16/6/2026).
Mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut menilai janji perbaikan dari pemerintah belum menyentuh akar permasalahan. Dampak negatif program justru makin terlihat di lapangan. Busyro pun menaruh harapan pada uji materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi dan mendorong MK menghentikan sementara program demi evaluasi menyeluruh.
Pemerintah Tolak Setop Permanen
Menanggapi desakan yang juga datang dari demonstrasi mahasiswa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M Qodari memastikan pemerintah tidak akan menghentikan program ini. Qodari beralasan MBG merupakan mandat rakyat dan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Qodari meminta masyarakat realistis melihat kondisi penerima manfaat. “Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Emang balita disuruh berhenti makan?” ungkapnya.
Pemerintah mengakui pelaksanaan program menghadapi berbagai tantangan operasional. Namun Qodari menegaskan tantangan itu menjadi bahan evaluasi, bukan alasan pembatalan.
Moratorium Libur Sekolah untuk Audit
Walau menolak penghentian permanen, Badan Gizi Nasional mengambil langkah taktis. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan pihaknya memberlakukan moratorium program selama masa libur sekolah.
“Kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini untuk menyetop sementara dan mengaudit semua dapur,” katanya di Kompleks DPR.
Melalui moratorium ini, BGN menunda pembangunan fasilitas dapur baru. Pemerintah kini memfokuskan pembenahan dan audit ketat pada dapur yang sudah beroperasi. Publik menanti hasil audit untuk memastikan triliunan uang rakyat terkelola rapi dan transparan.***
