JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa sejarah partainya tak pernah lepas dari Nahdlatul Ulama (NU). Namun, dia juga mengklaim bahwa PKB tidak eksklusif untuk NU, tetapi mengabdi kepada rakyat dan bangsa Indonesia.
“Jadi (PKB) bukan untuk NU pribadi, tetapi seluruh bangsa Indonesia, untuk berkibarnya merah putih bagi kejayaan Indonesia,” kata Cak Imin saat memberi pembekalan di Berastagi, Karo, Sumatera Utara, dilansir dari laman resmi PKB, Jumat (26/7/2024).
Cak Imin juga menyebut jika PKB bukan hanya untuk umat Muslim saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia buktikan ketika meminta anggota legislatif dari PKB yang bukan beragama Islam mengangkat tangannya.
“Ini membuktikan PKB untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari kita niatkan setiap kelelahan yang kita abdikan, setiap waktu yang akan kita habiskan semuanya benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tambah dia.
Pernyataan Cak Imin tersebut merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU) Saifullah Yusuf, yang menyatakan PBNU bakal membentuk Tim Lima atau Panitia Khusus (Pansus) untuk ‘mengembalikan’ PKB kepada NU.
Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia (UI), Yon Mahmudi, memandang pansus yang dimaksud Gus Ipul itu tak perlu dibuat.
“Jadi, rencana pembentukan pansus untuk meluruskan PKB dan mengembalikan ke pangkuan PBNU tentu sah-sah saja dilakukan. Tetapi, dalam perspektif ormas, tidak perlu lah,” kata Yon melalui keterangan tertulisnya kepada Samudrafakta, Jumat (26/7).
Yon juga berpendapat bahwa hubungan PBNU dengan partai politik itu seharusnya dalam bentuk yang lebih netral–kendati masyarakat juga tahu bahwa PKB lahir dari rahim NU.
“Tapi, tentu hubungannya tidak bisa dilihat dalam perspektif yang organik, begitu ya? Hubungannya lebih kepada hubungan kultural dan historis”, tegasnya.
“Saya melihat kalau kemudian PBNU terlalu mengintervensi PKB, ke depannya akan menjadi preseden yang kurang baik. Ke depan, bisa saja kepemimpinan PBNU maupun PKB itu memiliki orientasi yang berbeda. Tapi, kan, harusnya itu dipandang sebagai sebuah dinamika saja. Dan bagaimana itu bisa diselaraskan secara kultural. Tidak perlu melalui pansus. Karena ke depan dikhawatirkan akan terjadi pelurusan pelurusan apabila ada ketidakserasian hubungan antara PBNU dan PKB”, ucapnya.
