Nelson, sebagimana dilansir BBC, menceritakan bahwa leluhurnya, yang bernama Tuarek Naktime, merupakan satu dari sejumlah perwakilan pemilik hak ulayat yang menandatangani perjanjian dengan pimpinan Freeport pada dekade 1960-an.
Menurut Nelson, saat itu Tuarek bersedia membubuhkan tandatangannya di atas kertas perjanjian dengan Freeport, dengan syarat perusahaan tersebut menyekolahkan seluruh keturunannya hingga ke luar Indonesia, juga menerima mereka menjadi pekerja di pertambangan tersebut.
Nelson sendiri mengaku tidak menerima realisasi perjanjian yang dibuat leluhurnya pada masa lalu tersebut. Namun, menurut dia, sebagian saudaranya telah bekerja di Freeport, bahkan menjadi salah satu pimpinan di perusahaan itu. Namanya Silas Naktime.
Sebagai generasi muda keluarga Naktime, Nelson mengaku tidak mewakili keluarga besarnya dalam hubungan dengan Freeport maupun pemerintah—sebagaimana Silas. Namun dia mengikuti dinamika perusahaan yang diklaim Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menjadi milik pemerintah Indonesia itu.
“Kalau Freeport ingin memperpanjang kontrak, mereka harus berkomunikasi dengan pemilik hak ulayat,” katanya Nelson.
“Saat kontrak mereka diperpanjang hingga 2041, tidak ada pembicaraan dengan keluarga saya. Sekarang kontrak itu sudah ditambah lagi,” imbuhnya.
“Saya tidak bisa komentar tentang aktivitas Freeport karena tidak pernah ada keterbukaan dengan masyarakat, sejauh mana mereka akan eksplorasi dan segala macamnya,” kata Nelson.
“Seharusnya seluruh proses di Freeport dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa menilai, apakah mereka akan setuju atau tidak,” tuturnya.
Pelibatan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pertambangan Freeport merupakan persoalan menahun yang muncul terus-menerus. Agustus 2022 misalnya, keluarga besar Naktime mengajukan protes karena dalam proses penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) Freeport tidak melibatkan mereka—sebagai salah satu kelompok yang paling terdampak.
