Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bakal mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di sekolah menengah atas atau SMA. Pengamat menilainya sebagai kebijakan terburu-buru, berisiko, dan bakal membingungkan guru, siswa, dan orang tua.
_____________
Alasan Mendikdasmen menerapkan kembali kebijakan penjurusan itu adalah untuk mendukung Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SMA. TKA adalah pengganti ujian nasional, yang akan dimulai pada November 2025.
TKA untuk kelas 12 SMA, menurut Mendikdasmen, digunakan sebagai pembobotan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri tanpa tes.
Kebijakan yang secara otomatis membatalkan Kurikulum Merdeka—kurikulum yang membongkar sekat-sekat penjurusan itu—pun menuai kritik dari pakar kebijakan publik dan pendidikan.
Menurut pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, salah satu semangat Kurikulum Merdeka yang bakal digantikan itu adalah memberi kebebasan bagi siswa untuk memilih mata pelajaran lintas jurusan.
Apabila kini muncul wacana mengembalikan penjurusan IPA, IPS, atau bahasa, menurut dia, kebijakan tersebut dapat dikatakan terburu-buru.
Dalam pandangan Andhyka, ada tiga alasan kenapa hal ini disebutnya terburu-buru.
Pertama, Kurikulum Merdeka belum dievaluasi secara menyeluruh.
Kedua, guru, sekolah, dan siswa masih dalam proses adaptasi.
Dan ketiga, perubahan arah kurikulum yang terlalu cepat dapat membingungkan semua pihak.
“Idealnya, Pemerintah mengumpulkan dulu data dan pendapat dari guru, siswa, dan orang tua, lalu melakukan kajian mendalam sebelum mengganti arah kebijakan besar seperti ini,” kata dia kepada wartawan, pada Rabu, 16 April 2025.
Andhyka menilai, setidaknya ada beberapa dampak kebijakan yang berubah-ubah dari sisi guru, sekolah, siswa, dan orang tua.
Bagi guru, mereka harus terus menyesuaikan cara mengajar, padahal belum selesai beradaptasi. Selain itu, sekolah harus mengubah struktur pelajaran, jadwal, dan sistem administrasi lagi.
“Ketidakpastian ini bisa membuat stres dan kelelahan,” kata Andhyka.
Menurut dia, para peserta didik bisa bingung memilih arah karier karena kurikulum yang tidak konsisten.
“Ada risiko siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang optimal karena sistemnya belum stabil,” jelasnya.
Sementara bagi orang tua, kata Andhyka, “Mereka bingung bagaimana mendampingi anaknya belajar dan menentukan masa depan.”
Pengamat pendidikan Budi Setiawan menilai wacana ini sebagai langkah yang berisiko tinggi. Tak hanya secara teknis, tetapi juga juga filosofis.
Menurutnya, hal ini bukan sekadar perubahan kurikulum, tetapi langkah mundur dari proses yang tengah dibangun, yaitu memberi anak ruang untuk memilih arah belajarnya sendiri.
“Kita sedang berada di titik awal reformasi yang menjanjikan, dan justru di tengah proses itu, muncul dorongan untuk kembali ke sistem lama yang sudah terbukti menyisakan banyak masalah,” ujar pria yang akrab disapa Bukik itu, Senin, 14 April 2025.
Bukik menilai, secara teknis, apabila penjurusan di SMA dihidupkan kembali, guru-guru dapat terjebak dalam hierarki mata pelajaran atau mapel yang tidak sehat.
Misalnya, guru non-IPA yang selama ini mulai memperoleh ruang yang lebih adil dalam Kurikulum Merdeka, dapat kembali merasa tidak penting. Kondisi ini dapat melemahkan motivasi dan kolaborasi di antara guru.
“Bagi murid, dampaknya jauh lebih dalam. Sistem penjurusan yang kaku bisa mengurung potensi anak dalam kotak sempit yang tidak selalu relevan dengan minat dan bakat mereka,” katanya.
“Anak-anak yang salah jurusan akan kehilangan motivasi, merasa tidak mampu, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya soal pilihan pelajaran, tapi soal identitas dan arah hidup mereka,” tegas Bukik. ***
