SURABAYA—Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menuntaskan sertifikasi aset yang dimilikinya. Pada tahun 2024 ini, Pemkot menargetkan sebanyak 1.100 aset dapat dilakukan sertifikasi, sehingga aset pemkot tersebut bisa langsung dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Surabaya I dan II Surabaya sudah berkomitmen untuk menuntaskan sertifikasi aset. Hal ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini dan dia mamastikan maksimal tahun depan.
“Tapi dari awal kita harus menyiapkan, pemkot itu asetnya dimana saja dan kelengkapannya apa saja. Nanti setelah itu BPN I dan BPN II akan bergerak cepat. Jadi, nanti yang belum-belum bersertifikat, kita siapkan datanya dan kita serahkan,” tegas Eri, dikutip Jumat (1/3/2024).
Ia juga menjelaskan, langkah-langkah percepatannya dalam pengurusan sertifikasi itu. Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir ini BPN sangat membuka diri dan sudah menyampaikan kepada Pemkot bahwa jika ada surat pertanggungjawabannya dari Walikota Surabaya yang menerangkan bahwa tanah itu sudah dikuasai mulai tahun sekian sampai sekarang, maka BPN memastikan siap untuk mengeluarkan sertifikatnya.
“Jadi, memang ada aset-aset yang kalau tidak diambil kebijakan oleh Pak Kanwil dan Pak BPN, ya enggak keluar-keluar sertifikasi aset tersebut, sehingga ada solusi-solusi yang dilakukan. Dan yang paling penting tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sertifikasi ini juga bisa memberikan kepastian hukum, terlebih aset pemkot ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.
Eri mencontohkan aset pemkot yang ada di Lakarsantri, Sememi, dan juga Made. Pada aset-aset tersebut, ia ingin membuat semacam wahana permainan supaya banyak warga yang bermain di tempat tersebut. Bahkan, aset Pemkot yang ada di Made itu akan dibikinkan Kampung Deso.
“Nanti saya berikan lahannya dan warga yang mengelolanya. Jadi, yang menggerakkan di sana dan yang mengelola di sana nanti adalah warga, dan penghasilannya masuk ke warga sendiri,” ujarnya.
