“Nanti ada penghematan, tapi kita masih hitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau saya enggak salah,” ujarnya.
Pencocokan DTSEN dan Data Kendaraan
Desil yang disebut pemerintah merujuk pada pemeringkatan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Istilah tersebut menggantikan rujukan sebelumnya terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
DTSEN membagi keluarga ke dalam sepuluh kelompok yang masing-masing mencakup 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 9 dan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Pemeringkatan dihitung berdasarkan sejumlah variabel, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset. Status desil bersifat dinamis dan dihitung ulang secara berkala oleh Badan Pusat Statistik.
Warga yang menilai data tersebut tidak sesuai dengan kondisi aktual dapat mengajukan pembaruan melalui desa, kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos. Pemerintah belum menjelaskan masa koreksi data sebelum DTSEN digunakan untuk mengendalikan pembelian Pertalite.
Belum ada pula penjelasan mengenai cara mencocokkan Nomor Induk Kependudukan dalam DTSEN dengan pemilik, pengguna, serta nomor polisi kendaraan. Persoalan itu berpotensi muncul pada mobil yang belum balik nama, kendaraan keluarga, kendaraan operasional usaha mikro, serta kendaraan pengemudi aplikasi.
Pertalite Berstatus BBM Penugasan
Pertalite berstatus Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau JBKP. Dukungan fiskal pemerintah terhadap bahan bakar ini diberikan melalui pembayaran kompensasi atas selisih harga penugasan, bukan subsidi langsung seperti yang diterapkan pada jenis BBM tertentu.
Bahlil mengatakan rencana pembatasan diarahkan agar dukungan pemerintah tidak dinikmati kelompok yang dinilai telah mampu secara ekonomi.
“Yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat. Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” kata Bahlil.***
