Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat segera memperbarui data administrasi kependudukan (Adminduk) agar sesuai dengan kondisi tempat tinggal sebenarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung sistem pemerintahan digital sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial dan layanan publik tepat sasaran.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya Eddy Christijanto mengatakan seluruh program intervensi pemerintah, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial hingga layanan lainnya, kini mengacu pada kesesuaian antara data administrasi kependudukan (de jure) dan kondisi tempat tinggal warga (de facto).
“Status administrasi kependudukan dan kondisi tempat tinggal harus sama. De facto dan de jure harus benar-benar klop agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” kata Eddy, Sabtu (25/7/2026).
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, saat ini terdapat 1.002.736 kepala keluarga (KK) yang tercatat sebagai penduduk Kota Pahlawan.
Namun, hasil pendataan melalui Survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada akhir 2025 menemukan sekitar 169 ribu KK tidak dapat ditemukan di alamat sesuai data kependudukan. Sementara itu, melalui program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), jumlah warga yang tidak ditemukan mencapai hampir 200 ribu KK.
Menurut Eddy, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah pusat maupun daerah menerapkan prinsip yang sama dalam penyaluran bantuan sosial, yakni data administrasi kependudukan harus sesuai dengan domisili sebenarnya.
“Intervensi bantuan sosial dari Kementerian Sosial juga menggunakan prinsip de facto dan de jure. Karena itu pemerintah kota menerapkan kebijakan yang sama,” ujarnya.
Data Dinonaktifkan Sementara
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya menonaktifkan sementara data warga yang belum berhasil diverifikasi melalui Aplikasi Cek-in Warga.
Eddy menjelaskan kebijakan tersebut bukan untuk menghapus status kependudukan warga, melainkan mendorong masyarakat segera melaporkan keberadaan tempat tinggalnya melalui kelurahan atau kecamatan.
“Warga yang masih tinggal di Surabaya tidak perlu khawatir. Mereka cukup melaporkan keberadaan atau domisili saat ini agar datanya dapat diverbarui,” katanya.
Sementara bagi warga yang telah menetap di luar Surabaya, pemerintah meminta segera mengurus perpindahan administrasi kependudukan sesuai domisili baru.
NIK Jadi Kunci Layanan Digital
Kepala Disdukcapil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan pemerintah sedang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh layanan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal (single identity number).
Menurutnya, data kependudukan menjadi fondasi utama dalam berbagai layanan pemerintahan sehingga harus selalu diperbarui.
“Administrasi kependudukan menjadi sumber dari seluruh layanan pemerintahan digital. Karena itu pemutakhiran data sangat penting agar perencanaan pembangunan dan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Irvan.
Ia menambahkan, pembaruan data juga mencegah berbagai persoalan, seperti penerima bantuan sosial yang sebenarnya telah meninggal dunia atau sudah tidak lagi memenuhi syarat.
Irvan mengimbau masyarakat melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan, mulai dari kelahiran, perpindahan domisili, perkawinan hingga kematian, tanpa menunggu saat membutuhkan layanan administrasi.
Di lapangan, Disdukcapil masih menemukan banyak warga yang telah berpindah tempat tinggal tetapi belum mengurus perpindahan administrasi. Selain itu, masih terdapat anggota keluarga yang sudah tidak tinggal serumah namun tetap tercantum dalam satu Kartu Keluarga (KK).
“Kondisi seperti ini menyebabkan data de facto dan de jure tidak sesuai sehingga berdampak pada akurasi layanan publik dan penyaluran bantuan,” pungkas Irvan.***
