Desil 1.845 Warga Surabaya Turun

Desil Warga Surabaya
Petugas Dinsos Surabaya membantu warga memutakhiran data desil. (Dinkominfo Surabaya)

Pemerintah Kota Surabaya memproses ribuan sanggahan data desil warga. Warga didorong proaktif lapor lewat empat jalur agar bantuan sosial tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya Antiek Sugiharti memfasilitasi pemutakhiran data desil warga. Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Mengenai pembaruan data tersebut, pemerintah menerima 3.283 aduan sanggahan warga pada triwulan ketiga 2026. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan 345 data desil naik, 1.845 turun, dan 1.093 sisanya tidak berubah.

“Dari total 3.283 aduan sanggahan, itu yang naik desilnya ada 345. Yang turun desilnya ada di 1.845 dan ada yang tetap itu di 1.093,” kata Antiek Sugiharti di Surabaya pada Selasa, 8 September 2026.

Bacaan Lainnya

Wewenang Pusat dan Kriteria Bantuan

Terkait pemeringkatan desil, Antiek menegaskan proses penentuan akhir tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Dinas Sosial daerah hanya bertugas melakukan pemeriksaan lapangan dan mengusulkan penyesuaian data.

Data desil ini memandu sasaran program kementerian terkait. Kementerian Sosial memakai desil satu hingga empat untuk pencairan bantuan sosial, sedangkan desil satu sampai lima bagi BPJS Penerima Bantuan Iuran.

Warga yang tak masuk pemeringkatan umumnya absen saat survei Badan Pusat Statistik bergulir. “Ada yang tidak pemeringkatan itu biasanya ketika dilakukan survei, yang bersangkutan tidak ada,” kata Antiek.

Empat Jalur Sanggahan Warga

Menyikapi ketidaksesuaian data, masyarakat didorong mengajukan sanggahan mandiri jika kondisi ekonominya di bawah standar. Terdapat empat jalur pemutakhiran data yang kini disiapkan oleh pemerintah daerah.

Warga dapat mengakses aplikasi Cek Bansos, platform Perlinsos Digital, laman daring Badan Pusat Statistik, atau melapor ke kelurahan. Pengajuan daring mensyaratkan unggahan bukti foto kondisi rumah.

Pemerintah juga menugaskan pengurus rukun tetangga mencermati kelayakan ekonomi warganya. Pembaruan data yang akurat menjadi penentu utama agar hak masyarakat kurang mampu tidak salah sasaran.

“Jadi kesempatan ini mari kita memperbaiki bersama-sama data itu dan supaya bantuan ini bisa tepat sasaran, itu adalah mereka yang betul-betul membutuhkan,” kata Antiek Sugiharti.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan