PDIP tegaskan kader dilarang manfaatkan program MBG untuk kepentingan bisnis.
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menerbitkan surat edaran internal yang melarang kader memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk memiliki atau mengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menyebut edaran itu sebagai penegasan sikap resmi partai.
“Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” kata Guntur kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Ia menegaskan, PDIP menolak segala bentuk komersialisasi program MBG. Program itu, kata dia, merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan rakyat.
“Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” ujarnya.
Bantah Tuduhan Kader Punya Dapur MBG
Guntur menyampaikan, surat edaran itu juga menjadi respons atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati.
Sebelumnya, Nanik menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG. PDIP membantah klaim tersebut.
“Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” kata Guntur.
PDIP memastikan, kader dan anggota partai tidak diperbolehkan terlibat dalam aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.***
