BGN menghentikan sementara 1.276 dapur MBG karena persoalan sertifikat higiene. Sebanyak 654 dapur terancam ditutup permanen dalam tujuh hari.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dari jumlah tersebut, 654 dapur Makan Bergizi Gratis masuk kategori kritis dan terancam ditutup secara permanen.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengumumkan penangguhan tersebut di Jakarta pada Rabu, 16 September 2026. Usulan penutupan permanen telah disampaikan kepada pimpinan BGN.
Sebanyak 654 dapur diberi waktu tujuh hari untuk memenuhi ketentuan. Jika tidak, BGN mengusulkan agar operasionalnya dihentikan secara tetap.
“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi,” kata Ketut.
Sebanyak 447 Dapur Sudah Mendaftar tetapi Tidak Laik
BGN membagi 1.276 dapur yang ditangguhkan ke dalam tiga kelompok berdasarkan status sertifikasinya.
Sebanyak 821 SPPG masih menjalani proses pendaftaran SLHS. Kemudian, 447 dapur telah mendaftarkan sertifikat, tetapi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan kelayakan. Status delapan dapur lainnya belum terkonfirmasi.
Adapun 654 dapur yang diusulkan ditutup permanen terdiri atas 447 SPPG yang telah mendaftar tetapi tidak laik, 199 dapur yang belum mendaftarkan SLHS, serta delapan dapur yang belum mengonfirmasi status pendaftarannya.
Secara geografis, penghentian sementara mencakup 239 dapur di Sumatra, 927 dapur di Jawa, dan 110 dapur di wilayah lain di luar kedua pulau tersebut.
BGN menyatakan akan melakukan pemeriksaan langsung untuk menilai kondisi dapur, kebersihan, serta penerapan prosedur operasional. Dapur yang mampu memenuhi seluruh ketentuan dapat kembali beroperasi sesuai mekanisme lembaga tersebut.
Berbeda dari Angka 1.999 Dapur
Angka terbaru itu berbeda dari data yang diumumkan BGN pada 8 September 2026. Saat itu, lembaga tersebut menyatakan menutup sementara 1.999 SPPG karena belum mendaftarkan SLHS kepada dinas kesehatan.
BGN belum memublikasikan rekonsiliasi data yang menjelaskan perubahan dari 1.999 menjadi 1.276 dapur.
Belum diketahui berapa dapur dalam daftar sebelumnya yang telah memenuhi persyaratan dan dibuka kembali, berapa yang masih ditangguhkan, serta apakah seluruh 1.276 SPPG dalam pengumuman terbaru berasal dari daftar yang sama.
Karena itu, selisih 723 dapur belum dapat langsung dianggap sebagai jumlah SPPG yang telah dinyatakan laik. Perbedaan tersebut dapat pula dipengaruhi waktu pemutakhiran, hasil verifikasi, atau perubahan klasifikasi.
BGN juga belum membuka daftar nama dan alamat 1.276 dapur tersebut. Jumlah penerima MBG yang kehilangan layanan akibat penangguhan belum diumumkan.
Layanan Dialihkan ke Dapur Terdekat
BGN mengklaim penghentian sementara tidak akan mengganggu keberlanjutan program. Pelayanan akan dialihkan kepada SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan dianggap mempunyai kapasitas produksi mencukupi.
Namun, BGN belum menjelaskan jumlah porsi yang harus dialihkan, jarak distribusi tambahan, ataupun batas produksi aman dapur penerima limpahan.
Pengalihan dalam jumlah besar berpotensi memperpanjang waktu antara pengolahan dan konsumsi makanan. Kapasitas penyimpanan, kendaraan pengangkut, jumlah petugas, serta kemampuan dapur menjaga suhu makanan juga perlu diperiksa sebelum menerima tambahan penerima.
BGN sebelumnya menyatakan pelanggaran prosedur waktu penyimpanan dan konsumsi menjadi salah satu masalah yang sering ditemukan dalam insiden keamanan pangan MBG.
Siapa yang Mengizinkan Dapur Beroperasi?
Penangguhan terbaru menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme pembukaan dapur MBG. Sebagian SPPG diketahui telah memproduksi dan mendistribusikan makanan sebelum memperoleh atau bahkan mendaftarkan sertifikat higiene.
Belum dijelaskan siapa yang melakukan pemeriksaan awal, memberikan persetujuan operasional, dan mencairkan pembayaran kepada dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut.
BGN perlu membuka tanggal mulai operasi, kapasitas produksi, jumlah penerima, hasil inspeksi, pembayaran yang sudah diterima, serta catatan kejadian keamanan pangan dari setiap SPPG yang ditangguhkan.
Data tersebut diperlukan untuk memastikan penutupan tidak berhenti sebagai tindakan administratif setelah masalah ditemukan. Pemeriksaan juga harus menjangkau proses yang memungkinkan dapur belum laik memproduksi ribuan porsi makanan bagi pelajar dan kelompok rentan.***
