Jakarta—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerbitkan surat undangan untuk Idaroh Wustho atau Pimpinan Wilayah Jami’yah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyah (Jatman) agar menghadiri acara silaturahmi di Hotel Bumi Surabaya, Jawa Timur. Surat itu bertanggal 6 September 2024. Namun, Rais Aam Jatman menginstruksikan kepada seluruh pengurus wilayahnya agar tak menghadiri acara tersebut. Apa yang terjadi?
Sebagaimana tertulis dalam surat, acara bakal dilaksanakan pada Kamis, 19 September 2024, di Hotel Bumi, Kota Surabaya. “Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang Idaroh Wustho Jami’yah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyah (untuk hadir dalam acara Kamis, 19 September),” demikian surat yang diteken Wakil Ketua Umum PBNU KH. Zulfa Mustofa dan Wakil Sekretaris Jenderal Lukman Khakim itu.
Sementara di sisi lain, pada Selasa, 10 September 2024—atau empat hari pasca-terbitnya surat undangan dari PBNU—Rais Aam Jatman, Habib Luthfi bin Yahya, mengeluarkan surat instruksi larangan kepada Pengurus Pusat atau Idaroh Aliyyah dan Idaroh Wustho atau Pengurus Wilayah Jatman se-Indonesia menghadiri acara PBNU tersebut.
Sebagaimana tertulis dalam surat Nomor A1.332/0-SR/IX/2024 itu, Pengurus Pusat Jatman mengaku sudah memantau bahwa substansi materi acara yang bakal diselenggarakan PBNU, yaitu menindaklanjuti perbincangan antara organisasi tersebut dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan mursyid tarekat di bawah Jatman ke PBNU. Sekadar mengingatkan, dalam pertemuan tersebut, para mursyid tarekat tersebut diterima oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
“Bahwa salah satu tujuan kedatangan mereka beberapa waktu yang lalu adalah untuk mengambilalih kepengurusan Jatman,” demikian tertulis dalam surat yang diteken Rais Aam Jatman Habib Muhammad Luthfiy AlinBin Yahya dan Wakil Katib Aam Muh. Munawir Tanwir tersebut.
Jatman mengeluarkan beberapa poin instruksi dalam surat itu. Pertama, Idaroh Aliyyah—selanjutnya ditulis Pengurus Pusat—memastikan bahwa kegiatan tersebut hanya akan dijadikan sarana kudeta dan mengambilalih kepengurusan Jatman yang sah.
Kedua, surat juga menginstruksikan agar seluruh Pengurus Jatman tidak hadir pada acara yang diselenggarakan PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya pada 19 september 2024. Siapa pun pengurus Idaroh yang menghadiri undangan itu, sebagaimana tertulis di dalam surat, akan dikenakan sanksi ke-jam’iyyah-an secara tegas oleh Pengurus Pusat.
Ketiga, isi surat tersebut juga menginstruksikan agar setiap Pengurus di semua tingkatan solid, tidak mudah dicerai berai oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun, seraya memohon kepada Allah semoga diberikan kekuatan untuk merawat nilai-nilai luhur Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah.
Pengurus Pusat Jatman Tulis Klarifikasi
Tidak cukup dengan surat instruksi, Jatman—melalui salah satu pengurusnya, Muh. Yasir Alimi—juga menuliskan klarifikasi dan seruan moral-spiritual dalam laman Jatman Online pada Kamis, 12 September 2024.
“Belakangan ini, banyak sekali berseliweran baik di WA Grup maupun portal berita bahwa ada beberapa ulama dari Jatman mengunjungi PBNU dengan maksud tertentu. Pertemuan ini tentu menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. Dalam merespons hal tersebut, saya mencoba menganalisa bagaimana harusnya sikap dari kedua pihak tersebut dalam menganggapi konflik organisasi yang muncul,” demikian tulis Yasir, dosen Universitas Negeri Semarang itu.
Sekadar mengingatkan, Sejumlah kiai tarekat yang ternaung dalam Jam’iyah Ahlit Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah atau Jatman menilai telah terjadi beberapa masalah dalam organisasi tersebut. Salah satunya, menurut para kiai tersebut, ada indikasi pembelokan sejarah tentang Islam di Indonesia, terutama yang terkait dengan pendirian Jatman.
Para kiai ini pun meminta bantuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membereskan masalah tersebut. Rombongan kiai yang dipimpun oleh anggota Majelis Ifta’ wal Irsyad Idarah Aliyah Jatman KH. Achmad Chalwani Nawawi, datang ke Kantor PBNU, Jl. Raya Kramat, Jakarta Pusat, pada Senin, 2 September 2024, ditemui oleh Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
Sebagai informasi, Jatman adalah badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama (NU) yang beranggotakan berbagai tarekat yang dinilai NU mu’tabarah atau bersanad ilmu kepada Nabi Muhammad Saw.
Yasir, dalam tulisan klarifikasinya, juga menguraikan poin-poin yang mendasari pendapatnya. Pertama, menurut dia, PBNU mengeluarkan surat undangan tanpa stempel PBNU, hanya ditandatangani oleh Kiai Zulfa Musthofa sebagai Waketum dan Lukman Hakim sebagai Wasekjen. “Tidak ditandatangani Ketum PBNU, Sekretaris, atau Rais Am PBNU,” tulis Yasir.
