Oligarki, Monopoli, Mobilisasi NU saat Pilpres, hingga Janji Sri Mulyani: Membedah Rekam Jejak Kritik Said Aqil Siradj di Masa Jokowi 

KH. Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum PBNU, mengaku sering melontarkan kritik kepada pemerintah. | Dok. Istimewa
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siradj mengaku selalu bersikap kritis terhadap penguasa, termasuk pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. Rekaman sikap kritisnya itu tersebar di dunia maya. Benarkah gara-gara itu Jokowi tidak senang dia terpilih kembali sebagai Ketum PBNU di Muktamar Lampung? 

__________

Dalam siniar Akbar Faisal Uncensored yang diunggah pada Senin, 31 Maret 2025, Kiai Said Aqil mengungkapkan adanya indikasi campur tangan Jokowi di Muktamar Lampung. Jokowi disebutnya tidak senang dia terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU.

Said tidak menjelaskan alasan ketidaksenangan Jokowi. Namun, sebelum menyatakan itu, Said bilang jika dia selalu kritis terhadap semua rezim pemerintahan, termasuk di era Jokowi.

Bacaan Lainnya

Klaimnya tentang sikap kritis itu menjawab banyaknya narasi yang menyebut bahwa PBNU di era kepemimpinannya justru sangat dekat dengan kekuasaan.

Benarkah klaim sikap kritis Kiai Said ? Mari kita telusuri jejak-jejak digitalnya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan KH. Said Aqil Siradj semasa menjabat Ketum PBNU, dalam sebuah pertemuan di Gedung PBNU pada tahun 2016. | Dok. Istimewa
Oligarki

Said Aqil Siradj pernah melontarkan kritik lantang tentang oligarki di lingkaran pemerintahan pada 27 Desember 2019. Ketika itu Jokowi baru saja terpilih untuk periode keduanya.

Said menyebut jika penguasa sebenarnya adalah orang yang punya duit. “Tak ada duit, jangan harap bisa berkuasa,” katanya.

Said juga menyerukan agar Nahdliyyin melawan sistem ini.

“Sekarang ini yang korupsi triliunan tenang-tenang saja. Kenapa? Negara ini sekarang sistem yang berjalan negara oligarki. Ini negara dikuasai oleh orang-orang yang punya duit. Atau didukung oleh orang-orang yang punya duit. Pak Jokowi tidak punya duit, Pak Jokowi tidak punya partai karena bukan ketua partai, tetapi didukung yang punya duit dan punya partai,” kata Said dalam acara Haul ke-6 K.H. Anas Sirojudin, di Pesantren Bina Insan Mulia, Cisaat, Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Desember 2019.

“Melarat, tidak punya duit, jangan berharap jadi Bupati Cirebon. Melarat, tidak punya duit, jangan berharap jadi Gubernur Jawa Barat. Yang pegang kuasa adalah oligarki, sekelompok kecil yang punya duit. Atau didukung orang yang punya duit. Paham mboten (paham tidak)?” lanjut Said di hadapan jemaah haul.

Pos terkait