Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer berlaku di negaranya pada Selasa, 3 Desember 2024, tengah malam. Status diterapkan karena dia menuduh oposisi telah menciptakan krisis yang mengancam tatanan konstitusional.
Yoon menyebut oposisi sebagai “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara”.
“Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, dan untuk memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang memeras kebebasan rakyat kita,” kata Yoon, sebagaimana lansiran The Guardian.
Darurat militer Korsel diumumkan kala popularitas Yoon menurun, menyusul penolakan sang Presiden terhadap investigasi independen terhadap dugaan skandal yang disinyalir melibatkan istrinya, Kim Keon Hee.
Kim Keon Hee sendiri menghadapi banyak kritikan publik karena berbagai isu: mulai dari skandal kepemilikan tas mewah, dugaan manipulasi saham, hingga kemungkinan keterlibatan dalam urusan pemerintahan.
Yoon mendeklarasikan darurat militer ketika partainya tengah berdebat sengit dengan oposisi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Korsel untuk tahun depan.
Yoon menolak RUU karena mengarah pada pembentukan tim penasihat khusus yang akan mengusut tuduhan terhadap sang Ibu Negara.
Keputusan darurat militer ini memicu kekhawatiran luas, karena kebijakan ini memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah, membatasi kebebasan berkumpul, dan kontrol penuh militer atas media.
Situasi ini memicu gelombang protes besar-besaran di luar gedung Majelis Nasional di Seoul. Ratusan demonstran berkumpul, menyerukan pencabutan darurat militer sambil meneriakkan “Hapus darurat militer!”
Sementara Partai Demokrat, oposisi utama dengan mayoritas kursi di parlemen, segera menggelar sidang darurat.
Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, melalui siaran langsung mengatakan, “Negara ini akan diperintah oleh tank, kendaraan lapis baja, dan tentara dengan senjata. Ekonomi kita akan runtuh.”
Pengumuman Darurat Militer ini tidak hanya ditolak oleh oposisi, tetapi juga oleh pimpinan Partai Kekuatan Rakyat (PPP)—partai konservatif yang dipimpin Yoon sendiri. Han Dong-hoon, Ketua PPP, menyebut langkah ini salah dan berjanji menghentikannya bersama rakyat.
