Prabowo berharap kendaraan tersebut tidak hanya digunakan masyarakat perkotaan, tetapi juga menjadi sarana mobilitas bagi masyarakat di sektor produktif, termasuk petani.
“Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Siapa tahu ada yang pakai mobil semuanya,” ujarnya.
Pernyataan itu mengindikasikan motor listrik nasional akan diarahkan ke segmen kendaraan terjangkau. Namun, pemerintah belum menjelaskan apakah pembeli akan memperoleh subsidi, kredit khusus, atau dukungan pembiayaan lainnya.
Produsen dan Harga Masih Dirahasiakan
Sejumlah informasi mendasar mengenai proyek tersebut belum dibuka. Pemerintah belum menjelaskan siapa pemilik merek, perusahaan pemegang hak desain dan teknologi, serta sumber pembiayaan pengembangan kendaraan.
Tingkat komponen dalam negeri juga belum diumumkan. Padahal, ukuran tersebut penting untuk menentukan seberapa besar motor listrik itu benar-benar diproduksi menggunakan baterai, motor penggerak, rangka, perangkat elektronik, dan komponen lain dari industri dalam negeri.
Selain itu, belum ada penjelasan mengenai kapasitas dan jarak tempuh baterai, kecepatan maksimal, metode pengisian, sistem penukaran baterai, jaringan bengkel, serta jaminan purnajual.
Harga menjadi faktor penting karena Prabowo menyatakan kendaraan itu diharapkan dapat digunakan petani dan masyarakat luas. Tanpa harga yang terjangkau dan jaringan pengisian yang memadai, produk berisiko hanya menjadi proyek simbolis dan sulit bersaing dengan sepeda motor berbahan bakar minyak.
Industri Lokal Sudah Lebih Dulu Berkembang
Peluncuran motor listrik nasional berlangsung ketika sejumlah produsen lokal telah lebih dulu memasarkan kendaraan listrik roda dua di Indonesia.
Gesits dikembangkan melalui riset dalam negeri dan memperoleh dukungan perusahaan BUMN. Selain Gesits, pasar juga telah diisi oleh ALVA, Polytron, Indomobil e-Motor, United E-Motor, dan sejumlah produsen lainnya.
Sebagian produsen telah membangun fasilitas perakitan, baterai, jaringan penjualan, dan layanan purnajual di Indonesia. Polytron, misalnya, mengklaim salah satu produknya memiliki kandungan lokal di atas 40 persen, meskipun proses sertifikasinya masih berjalan.
