BGN menyebut pengadaan motor sudah disetujui dalam anggaran 2025, sementara Menkeu memastikan tak ada pembelian baru tahun ini.
Sorotan terhadap pengadaan motor listrik untuk kepala SPPG mengerucut pada perbedaan penekanan antara Kepala BGN Dadan Hindayana dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. BGN menegaskan anggaran itu berasal dari 2025, bukan belanja baru yang muncul mendadak pada 2026.
Dadan menjelaskan, proses pembayaran masuk ke rekening penampungan akhir tahun anggaran atau RPATA.
“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA,” ujar Dadan Hindayana, Kepala BGN, dalam keterangan resmi, Kamis, 9 April 2026, dikutip dari ANTARA.
Masuk anggaran lama
Dadan menyebut, hingga 20 Maret 2026 penyedia baru menuntaskan 85,01 persen pekerjaan, setara 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. Ia juga membantah informasi yang menyebut pengadaan mencapai 70 ribu unit.
Sehari sebelumnya, Dadan juga mengatakan motor itu disiapkan untuk menunjang operasional di wilayah yang sulit dijangkau. “Kita akan distribusikan nanti untuk operasional, seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit,” kata Dadan Hindayana, Kepala BGN, Rabu, 8 April 2026.
Purbaya hentikan belanja baru
Di sisi lain, Purbaya memastikan pemerintah tidak lagi membeli motor listrik untuk SPPG pada 2026.
“Saya tanya semalam, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 9 April 2026.
Pernyataan itu menandai garis tegas pemerintah: pengadaan yang telanjur berjalan diposisikan sebagai warisan anggaran lama, sementara fokus belanja 2026 diarahkan kembali ke tujuan utama program MBG, yakni pemenuhan gizi, bukan penambahan kendaraan operasional.***
