Pemerintah ancam tindak tegas platform e-commerce yang nekat menaikkan biaya layanan di tengah penyusunan regulasi perlindungan UMKM.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan larangan bagi seluruh platform penjualan daring untuk menaikkan biaya layanan, setidaknya hingga regulasi perlindungan UMKM selesai disusun.
Pernyataan ini disampaikan Maman pada Rabu (13/5/2026) di sela kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali.
“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman.
Larangan ini muncul setelah beberapa platform penjualan daring berencana menaikkan kembali biaya layanan mereka pada Mei 2026. Maman menegaskan, platform yang tetap memberlakukan kenaikan pasca pertemuan itu akan dikenai sanksi.
Kontrak Satu Tahun Jadi Acuan
Maman menjelaskan, salah satu pembahasan dalam pertemuan bersama para pelaku platform menyentuh soal aturan kontrak. Ia menegaskan, jika marketplace dan UMKM telah mengikat perjanjian selama satu tahun, maka platform tidak berhak mengubah biaya layanan secara sepihak.
“Kalau sudah ada perjanjian satu tahun ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan. Kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan sosialisasi tiga bulan atau dua bulan sebelumnya agar terbangun keadilan,” ujarnya.
Maman menilai sosialisasi sejak dini penting agar pelaku UMKM punya waktu menyesuaikan strategi usaha mereka sebelum perubahan tarif berlaku.
Regulasi Sedang Disiapkan
Kementerian UMKM bersama kementerian terkait saat ini tengah menyinkronkan pembahasan untuk menyiapkan regulasi yang akan menjadi payung hukum bagi pelaku UMKM sekaligus penyedia platform digital.
Maman menyebut pemerintah bergerak di dua kepentingan sekaligus: menjaga ekosistem perdagangan digital tetap sehat, dan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan terhadap UMKM.
