Sukarno, dibantu Chaerul, juga telah menetapkan program jangka panjang: pada tahun 1975 Indonesia jadi negara terkaya di Asia. Kaya bermodalkan minyak, gas, dan perkebunan yang dikuasai negara.
Atas dasar cita-cita itulah Sukarno menolak campur tangan investasi asing di negeri ini. Perusahaan minyak luar kebat-kebit. Di bagian lain, di luar urusan minyak, Freeport Sulphur kecele karena Sukarno tak memberikan mereka restu untuk mengobok-obok Papua. Pada tahun 1964, Direktur Freeport Sulphur, Forbes K. Wilson, datang menawarkan investasi penambangan emas di Irian Barat. Sukarno menyambutnya dengan senyum, dan menjawab tawarannya dengan ramah: “Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini. Coba tawarkan kepada generasi setelah saya.” Nada Sukarno memang ramah, tetapi tentu itu menyakitkan untuk Freeport.
Sukarno tidak pernah jualan proposal. Dia membangun benteng ekonomi Indonesia.
Sayang, sejarah tak berpihak pada Sukarno. Ia terdongkel—salah satunya akibat berbagai blunder politiknya sendiri. Soeharto mengambil alih singgasananya. Kiblat ekonomi Indonesia langsung berbalik arah. Indonesia menyerahkan diri dalam cengkeraman liberalisme ekonomi global: yang berhasil menghadiahkan ketimpangan ekonomi-sosial di negeri ini.
Hingga kini.*
