Terlepas dari berbagai blunder manuver politik di senjakala kekuasaannya, Sukarno pernah kukuh membentengi ekonomi negeri ini. Selama dia berkuasa, negara-negara kapitalis pada gigit jari.
Bung Karno sadar pentingnya minyak. Hasil tambang ini mengendalikan perekonomian dunia di era industri. Dia pun paham bahwa Indonesia memiliki banyak sumber energi yang bisa membikin negeri ini disegani dunia. Bahwa Barat—Eropa dan Amerika—sedang berusaha menguasai sumber-sumber minyak demi memperlekas derap industri mereka, di mana itu idem dito dengan menguasai dunia, Sukarno paham itu.
Barat di masa itu bermaksud membangun Dunia Baru. Dunia tanpa batas-batas budaya dan ekonomi. Borderless world. Globalisasi yang dikemas dalam ilusi bernama demokrasi, yang makna sebenarnya ialah pengejawantahan keserakahan Barat. Sukarno menentangnya.
Setelah kunjungannya ke Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1959, Bung Karno kian sadar bahwa negara-negara maju sedang rebutan minyak. Negara kecil penghasil minyak langsung disergap. Ada yang digasak dengan cara kasar, seperti Korea atau Vietnam. Ada yang didekati secara halus, seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Negara Timur Tengah lainnya. Sukarno sadar, waktu itu Indonesia sedang dipengaruhi dengan cara halus melalui rayuan investasi. Sukarno juga sadar tak mungkin Amerika main kasar dengan Indonesia, mengingat posisi negara ini sangat strategis di Asia Pasifik.
Bung Karno mempelajari bagaimana Amerika membangun kerajaan minyaknya. Ia lalu merancang strategi untuk membendungnya. Ia tak sudi Indonesia menjadi persemakmuran minyak di bawah telapak kaki Paman Sam.
Kala itu ada tiga pemain besar yang menguasai industri minyak Indonesia, yaitu Shell, Caltex, dan Stanvac. Semua milik asing. Menyikapi kenyataan tersebut, pada tahun 1959, Sukarno menyampaikan pidatonya yang sangat menggelora: Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya itu, Sukarno menyampaikan pesan agar Indonesia kembali ”mengobarkan perang” untuk merebut lahan-lahan konsesi yang dikuasai asing. Ia merasa orang luar terlalu mendikte Indonesia.
Sukarno membenci konsensi—atau penguasaan—lahan secara total. Kala itu di Indonesia ada wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong khusus perusahaan asing. Pemerintah Indonesia tidak bisa memasukinya. Pejabat setingkat menteri pun tak bisa menapaki wilayah tersebut. Inilah yang membuat Sukarno gerah. Indonesia tuan rumah, kenapa harus dihalang-halangi seperti maling?
Sukarno langsung berkomunikasi intens dengan orang kepercayaannya di kabinet, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Chaerul Saleh. Atas instruksi Bung Karno, Chaerul menyusun UU untuk membatasi konsesi. Bung Karno dan Chaerul juga merancang strategi agar Pertamina membangun armada kapal tanker dan strategi bisnis brilian. Pertamina diproyeksikan menjadi perusahaan minyak terbesar di Asia dan dunia, yang berperan sebagai tambang modal dasar pembentukan BUMN. BUMN sendiri dipersiapkan menjadi kekuatan ekonomi-politik Indonesia.
Langkah mulai terayun. Chaerul merancang RUU anti-konsesi asing. Berkat lobi kawan-kawannya di Parlemen, RUU ini gol, lalu disahkan oleh Sukarno menjadi UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak.
Poin terpenting UU itu adalah pasal 3, yang berbunyi: “Pertambangan Minyak dan Gas Bumi hanya diusahakan oleh Negara, dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata”. Undang-Undang inilah yang jadi amunisi Sukarno untuk memaksa perusahaan minyak asing merevisi kontrak-kontrak pertambangan di Indonesia.
Isi UU inilah yang kemudian membuat perusahaan asing kelabakan. Sebab, karenanya, mereka harus menyerahkan 60% laba pertambangan pada Indonesia. Sukarno juga merebut Irian Barat dari Belanda. Pada 3 Mei 1963, setelah Irian resmi menjadi bagian Indonesia, Sukarno berpidato di depan Front Nasional: “Tidak ada lagi bayi-bayi yang kelaparan di bawah kemakmuran ekonomi Indonesia!” Ia ingin Indonesia makmur sepenuhnya. Untuk mencapai cita-cita itu, Sukarno memilih berdikari.
Atas dukungan Sukarno pula Chaerul Saleh tancap gas membangun industri di Indonesia. Krakatau Steel dibangun, Pupuk Sriwijaya didirikan, dan seluruh industri digerakkan dengan cepat. Indonesia digiring menuju negara Industri yang kuat dan diprediksi bakal mempunyai peran penting di muka Bumi.
Sukarno, dibantu Chaerul, juga telah menetapkan program jangka panjang: pada tahun 1975 Indonesia jadi negara terkaya di Asia. Kaya bermodalkan minyak, gas, dan perkebunan yang dikuasai negara.
Atas dasar cita-cita itulah Sukarno menolak campur tangan investasi asing di negeri ini. Perusahaan minyak luar kebat-kebit. Di bagian lain, di luar urusan minyak, Freeport Sulphur kecele karena Sukarno tak memberikan mereka restu untuk mengobok-obok Papua. Pada tahun 1964, Direktur Freeport Sulphur, Forbes K. Wilson, datang menawarkan investasi penambangan emas di Irian Barat. Sukarno menyambutnya dengan senyum, dan menjawab tawarannya dengan ramah: “Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini. Coba tawarkan kepada generasi setelah saya.” Nada Sukarno memang ramah, tetapi tentu itu menyakitkan untuk Freeport.
Sukarno tidak pernah jualan proposal. Dia membangun benteng ekonomi Indonesia.
Sayang, sejarah tak berpihak pada Sukarno. Ia terdongkel—salah satunya akibat berbagai blunder politiknya sendiri. Soeharto mengambil alih singgasananya. Kiblat ekonomi Indonesia langsung berbalik arah. Indonesia menyerahkan diri dalam cengkeraman liberalisme ekonomi global: yang berhasil menghadiahkan ketimpangan ekonomi-sosial di negeri ini.
Hingga kini.*
